AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Kota Ambon kewalahan dalam mengurus sampah yang kian bertumpuk di kota ini. Bahkan upaya pemkot untuk menuntaskan persoalan sampah, demi menjadikan kota ini bersih, terbilang sulit, lantaran belum ada kesadaran dari warga kota.

“Jadi selain minimnya armada sampah yang tidak sebanding dengan jumlah volume sampah per hari, juga soal kurangnya kesadaran warga kota ini dalam membuang sampah,” ungkap Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena kepada wartawan, usai membuka sosialisasi NJOP di Manise Hotel, Rabu (25/1).

Walikota mengaku, pihaknya sudah berulang kali memberikan sosialisasi serta mengajak, maupun mengimbau warga kota agar sadar sampah. Namun semua itu sia-sia belaka. Jika warga kota seperti ini terus menerus, maka tak ada satu pun pemerintah yang mampu meyelesaikan persoalaan sampah, sebab tidak didukung dengan kesadaran warganya dalam membuang sampah.

“Seperti yang terjadi di Ambon, pemerintah berupaya tapi warganya malas tahu. Ujung-ujungnya yang disalahkan pemerintah, padahal kalau kerjasama dilakukan dengan baik, saya pastikan Ambon akan bebas sampah,” tandasnya.

Padahal kata walikota, semua ini telah diatur waktu pembuangan sampah bagi warga, yakni dari pukul 22.00-05.00 WIT. Namun faktanya, masih ada masyarakat yang membuang sampah di luar jam itu. Inilah yang membuat petugas kewalahan.

Pasalnya, disaat petugas telah mengakut sampah di TPS, malah datang lagi dalam jumlah yang lebih banyak lagi.

“Nah sekarang kita sudah punya Perda tentang Sampah, yang pasti ada sanksi untuk warga kota yang melanggarnya, dan kita akan terapkan itu dengan melakukan penindakan bagi setiap pelanggar,” ucapnya.

Sanksi yang akan dikenakan bagi setiap pelanggar tegas walikota, berupa denda sebesar Rp1 juta. Sanksi ini diberikan untuk memberikan efek jerah, sehingga warga kota ini memiliki kesadaran tentang sampah dan memilih membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan.

“Kita mau bikin minimal ada efek jerah supaya warga kota juga punya tanggung jawab menjaga kebersihan di kota ini. Jangan semua disalahkan kepada pemerintah,” tegasnya. (S-25)