AMBON, Siwalimanews – Dalam waktu dekat, Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena akan menunjuk pengganti Joy Adriaansz sebagai Plt. Kepala Dinas Komuni­kasi, Informatika dan Per­sandian Kota Ambon.

Wattimena yang dihu­bungi Siwalima melalui telepon selulernya, Jumat (1/12) mengatakan, se­hubungan dengan ditahan­nya beberapa pejabat di lingkup Pemkot Ambon itu, pihaknya tentu akan menunggu keputusan hu­kum tetap.

Namun untuk memper­lancar tugas-tugas mere­ka, maka dirinya akan segera menetapkan Plt untuk melaksanakan tu­gas sementara.

“Segera hari ini juga saya akan bicarakan itu secara internal untuk me­netapkan Plt agar tidak terjadi kekosongan, sehingga tugas-tugas pelayanan tetap berjalan dengan baik, sambil kita menunggu proses hukum yang mereka jalani,”ujar Wattimena.

Ditanya apakah posisi itu digantikan oleh Sekdis Kominfo, Wattimena enggan berkomentar.

“Nanti kita siapkan. Tunggu saja siapa yang akan kita ditunjuk menjadi Plt di tiga tempat itu,”katanya.

Dikatakan, sebagai pemimpin di kota ini, dirinya tidak akan mengintervensi proses hukum yang tengah berjalan.

“Saya menghargai sungguh apa yang telah dilakukan Kejari Ambon. Prinsipnya, pemerintah mendukung seluruh upaya pe­negakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, nanti soal pembuktian itu menjadi tanggung jawab kejaksaan dan pengadilan. Pemerintah Kota sama sekali tidak akan men­campuri itu,”tandasnya.

Ditambahkan, itu akan menjadi pelajaran bagi seluruh ASN di lingkup Pemkot Ambon, yang mana sebagai penyelenggara pemerintahan, supaya bekerja sesuai aturan dan mengikuti semua aturan yang berlaku, agar tidak terlibat dalam persoalan hukum.

“Jadi kami mengapresiasi dan mendukung langkah Kejari Ambon dalam upaya penegakan hukum di Kota Ambon,”katanya.

Adriaansz Cs Ditahan

Seperti diberitakan sebelum­nya, Kejari Ambon menahan empat tersangka dugaan korupsi Command Center, termasuk

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Joy Raynier Andriaanzs.

Menurut Kejari Ambon, mereka ditahan dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan DIPA Dinas Kominfo Kota Ambon tahun anggaran 2021 dan proyek command center.

Selain Adriaansz, Kejari juga menahan dua anak buahnya yaitu, Hendra Pesiwarissa, Kabid Kominfo serta Pokja III Kominfo dan Charly Tomasoa, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa serta Pokja III Kominfo Ambon.

Selain Kadis dan dua pegawai Dinas Kominfo Kota Ambon, Kejari juga menahan rekanan proyek Command Center, Yermia Padang.

Kadis dan tiga tersangka lainnya digiring Rutan Kelas II Ambon pada pukul 17.30 WIT setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan sekitar pukul 10.00 WIT dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Adriansyah didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Eckhart Palapia, dalam keterangan persnya di Kantor Kejari, Kamis (30/11) menga­takan, Kadis Infokom dan tiga tersangka lainnya ditetapkan sebagai tersangka setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang cukup panjang, dengan memeriksa keterangan belasan orang saksi, baik dari lingkup Dinas Kominfo Kota Ambon, Pemerintah Kota Ambon dan pihak ketiga.

Dikatakan, penetapan tersang­ka ini setelah penyidik mendapati dua alat bukti atau lebih dalam kasus dugaan penyalahgunaan DIPA Dinas Kominfo Kota Ambon tahun anggaran 2021 dan proyek Command Center.

Penetapan tersangka, lanjut Kejari, penyidik menemukan dua alat bukti yang kuat atas keterlibatan para tersangka dalam kasus tersebut.

Mengenai kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi Command Center,  Adriansyah mengungkapkan, sesuai peng­hitungan yang dilakukan penyidik dan auditor adalah sebesar Rp536 juta lebih. Namun untuk pastinya masih menunggu hasil peng­hitungan BPKP.

“Keempat tersangka ini dijerat dengan pasal 2 dan  pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Mark Up & Nota Fiktif

Diberitakan sebelumnya, Kejari Ambon menemukan banyak bukti yang dibuat tidak sesuai dengan harga sebenarnya di kuitansi dan nota belanja yang di mark up.

Temuan itu terkait pengadaan Command Center Kota Ambon, pada dinas yang dipimpin Joy Adriaansz, Tahun Anggaran 2021.

Atas berbagai temuan per­buatan melawan hukum yang mengakibatkan negara dirugikan ratusan juta rupiah, Kejari Ambon menaikan kasus ini dari penye­lidikan ke penyidikan.

“Jadi kita telah ditingkatkan kasus ini ke tahap penyidikan dari tahap penyelidikan yakni, dugaan tindak pidana korupsi penggu­naan anggaran rutin Dinas Komunikasi Informasi Dan Persandian Kota Ambon Tahun Anggaran 2021 dan pengadaan Command Center Kota Ambon,” jelas Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Adhryansah.

Didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Eka Palapia, Kasi Intel, Ali Toatubun dan Kacabjari Saparua, Ardy saat Konferensi pers di ruang rapat Kejari Ambon, Belakang Soya, Jumat (13/10) menjelaskan, pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Ambon mene­rima anggaran rutin yang ber­sumber dari APBD berdasarkan DIPA Perubahan Nomor: 2.10/02/01/00/00/5/1 tanggal 25 November 2021 yaitu sebesar Rp. 14.029.115.954.

Dari total anggaran Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Ambon sebesar Rp14.029.115.954, tersebut sesuai realisasi belanja pada dinas adalah sebesar Rp12.538.­474.093.

Setelah tim penyidik mela­kukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait, maka ditemukan sejumlah fakta yang mengarah kepada tindak pidana korupsi.

Katanya, tim penyidik mene­mukan bukti-bukti pertanggung­jawaban yang dibuat tidak sesuai dengan harga sebenarnya baik pada kuitansi, nota belanja dima­na telah terjadi mark up harga.

Selain itu terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan namun dibuat pertanggung­jawaban. Dari temuan tersebut, lanjut Kajari, mengakibatkan adanya potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp420.333.739, namun nilai temuan tersebut dapat bertambah karena masih ada kegiatan lain yang belum didalami.

Kajari juga menyebutkan, pengadaan dan pemasangan perangkat dan peralatan Command Center Tahun Anggaran 2021 ditemukan pekerjaan telah dicairkan 100% akan tetapi volume pekerjaan belum 100%, dimana volume pekerjaan yang kurang adalah senilai kurang lebih Rp130.000.000.

Dari temuan tersebut, lanjut Kajari, mengakibatkan adanya potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp420.333.739, namun nilai temuan tersebut dapat bertambah karena masih ada kegiatan lain yang belum didalami. (S-26)