AMBON, Siwalimanews – Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, meresmikan 34 lembaga penyalur BBM satu harga yang digelar BPH Migas, di halaman PT Pertamina  TBBM Wayame, Selasa,(14/12/2021).

Peresmian ini ditandai dengan pemukulan tifa oleh Wagub bersama anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra dan executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial and Trading Papua Maluku, Yoyok Wahyu Maniadi.

Diantara puluhan titik target lembaga penyalur tersebut, dua diantaranya berlokasi di Provinsi Maluku. Yakni di Kecamatan Pulau-Pulau Babar, Kabupaten MBD dan Kecamatan Taniwel di SBB.

Tak hanya Maluku, daerah lainnya yang menjadi lembaga penyalur BBM satu harga di timur Indonesia adalah di Kecamatan Kayoa/Mandioli Selatan dan Kepulauan Joronga Kabupaten Halsel Maluku Utara, Kecamatan Weda Timur, Kabupaten Halteng, Kecamatan Aifat Kabupaten Maybrat, Papua Barat, serta Kecamatan Salawati Tengah dan Waigeo Utara, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat.

Wagub pada kesempatan itu mengatakan, salah satu tujuan dilaksanakannya BBM satu harga, adalah untuk mendekatkan sumber energi kepada masyarakat.

Hal ini, diyakini Wagub dapat memberikan manfaat untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, dengan menggerakkan sektor ekonomi domestik masyarakat.

Selain itu, memberikan pelayanan penyediaan BBM kepada masyarakat yang tinggal di pedesaan, dengan tingkat harga yang sama dengan harga di perkotaan.

“Manfaat lainnya juga yakni, penghematan pengeluaran BBM yang diharapkan diikuti dengan penurunan harga kebutuhan pokok lainnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan maupun kesehatan, serta diharapkan akan membawa dampak positif bagi perekonomian serta kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Wagub juga menyambut baik kegiatan penyaluran ini, sebab sejak program BBM satu harga ditetapkan tahun 2017, posisi Pertamina sebagai badan usaha penerima penugasan menjadi sangatlah vital untuk mengambil langkah strategis dalam mengakselerasi pelaksanaan pembangunan penyaluran BBM satu harga.

“Saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak BPH Migas dan Pertamina, yang telah selesai membangun 9 lembaga penyalur BBM satu harga di wilayah Maluku, Maluku Utara dan Papua,” tandas Wagub.

Penyaluran BBM satu harga ini kata Wagub, merupakan jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh Maluku. Di mana Maluku yang merupakan wilayah kepulauan, tentunya memiliki tantangan dari segi pemerataan distribusi BBM maupun menjaga kestabilan harga termasuk mencegah munculnya biaya tinggi.

Pemprov Maluku pada prinsipnya selalu mendukung penuh upaya Pertamina dalam memperluas jangkauan penyaluran BBM satu harga, sehingga dengan kehadiran BBM yang terjangkau bagi masyarakat diharapkan mampu ikut mendongkrak perekonomian daerah hingga ke wilayah pelosok.

“Untuk itu saya mengajak kita semua, mari bergandengan tangan merapatkan barisan untuk mengawal pelaksanaan program ini sebaik-baiknya. Semoga dengan adanya kerjasama ini, dapat membantu penyediaan kebutuhan masyarakat dan menjaga sistem keamanan energi nasional sehingga terwujud sila kelima dari Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup dia.

Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra menerangkan, melalui kebijakan BBM satu harga diharapkan daerah di luar Jawa dapat menikmati BBM yang harganya sama dengan di Pulau Jawa.

Dengan begitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud serta memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Program BBM satu harga telah dilaksanakan sejak tahun 2017. Adapun capaian tahun 2017-2019 sebanyak 170 penyalur BBM satu harga. Pada tahun 2020 telah dibangun sebanyak 83 penyalur BBM satu harga, dan di tahun 2021 telah dibangun tambahan sebanyak 34 penyalur dan akan terus dilanjutkan sampai akhir tahun 2024. Target kumulatif pembangunan penyalur BBM satu harga sampai dengan akhir tahun 2024 tersebut, adalah sebanyak 583 penyalur BBM satu harga,” ucap Yapit.

Menurutnya, Pelaksanaan program BBM satu harga tentu memberikan manfaat dan dampak positif yang sangat signifikan, yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor ekonomi domestik masyarakat, penghematan pengeluaran BBM, yang diharapkan diikuti dengan penurunan harga sembako, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. (S-45)