AMBON, Siwalimanews – Penyidik Ditreskrim­sus Polda Maluku mem­bentuk tim untuk melakukan audit inves­tigasi guna mengusut dugaan korupsi intensif tenaga kesehatan RS­UD Haulussy.

Tim dimaksud akan mela­kukan on the spot untuk me­nyelidiki benar tidaknya du­gaan tersebut.

“Tim akan melaku­kan on the spot untuk melakukan investigasi terkait kasus tersebut,” jelas Ditreskrimsus Pol­da Maluku, Kom­bes Hujra Soumena kepada wartawan di Markas Ditreskrimsus Polda Maluku, Rabu (13/2).

Dikatakan, setelah melaku­kan investigasi penyidik akan memeriksa sejumlah saksi.

“Kita aman melakukan pe­meriksaan saksi-saksi lebih lanjut,” tandasnya.

Polisi Bidik

Seperti diberitakan sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Maluku mem­bidik kasus dugaan penyimpangan intensif tenaga kesehatan RS Haulussy Ambon.

Dalam proses penyelidikan kasus ini, tercatat belasan saksi telah dimintai keterangan. Saat ini polisi fokus mengali dugaan penyimpa­ngan intensif nakes RS Haulussy.

Direktur Kriminal Khusus Polda Maluku, Kombes Hujra Soumena menegaskan, penyidik Ditreskrim­sus Polda Maluku saat ini fokus menemukan penyimpangan dana intensif nakes RS milik daerah Maluku itu dengan telah memeriksa belasan saksi.

Dikatakan, kasus ini telah masuk dalam tahap penyelidikan dan saat ini belasan saksi telah diperiksa baik dari tenaga kesehatan maupun internal RS Haulusy.

“Kasus ini dalam penyelidikan dan ada sejumlah saksi yang sudah dimintai keterangan,” ujar Soumena kepada Siwalima di Ambon, Kamis (11/1)

Dari hasil penyelidikan diketahui anggaran untuk nakes telah dicair­kan hanya saja di gunakan untuk hal lain. Hal tersebut lantas menjadi dasar penyidik untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab dalam penyimpangan anggaran tersebut.

“Saat ini kita lagi fokus untuk te­mukan penyimpangan penggunaan keuanganya,” kata Soumena.

Sementara itu Informasi yang di himpun Siwalima terdapat sejumlah saksi baik dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku, auditor hingga Sekda Maluku akan dipang­gil untuk dimintai keterangan.

Pemanggilan tersebut dilakukan lantaran hasil penyelidikan me­nun­jukan adanya pencairan anggaran, namun tidak sampai ke tangan pemegang hak dalam hal ini nakes.

Hanya saja, Soumena belum berkomentar jauh, lataran penye­lidikan masih berjalan.

“Perkembangan lanjut nanti saya infokan, kita fokus penyimpang­annya dulu,”pungkasnya.

Untuk diketahui, ratusan tenaga kesehatan belum menerima upah kerja atau intensif sebesar Rp26 miliar.

Sudah empat tahun sejak 2020 hingga akhir Desember 2023 se­banyak 600 tenaga kesehatan yang yerdiri dari ASN, Non ASN, honor daerah dan tenaga kerja sukarela belum memperoleh hak-haknya.

Adapun jasa pelayanan sebesar Rp26 miliar yang belum diterima yaitu, tahun 2020 untuk BPJS sebesar Rp2.522.498.760,-

Tahun 2021 untuk BPJS yang harus dibayarkan sebesar Rp4.880.­030.040,80,-

Tahun tahun 2022  sebesar Rp6.010.564.520,- selanjutnya di tahun 2022 pembayaran sesuai peraturan daerah untuk medical check up sebesar Rp1.348.586.740,- sedangkan Covid-19 sebesar Rp1.242.561.080.

Tahun 2023 untuk pembayaran BPJS sebesar Rp9.133.854.493,- pembayaran Perda sebesar Rp789.­596.622,80,- dan Covid-19 sebesar Rp65.237.600,-

Dengan demikian total keseluru­han hak nakes yang belum dibayar­kan untuk BPJS sebesar Rp22.546.­947.813,80. Untuk Perda total Rp2.138.183.402,80 ditambah MCU tahun 2021. Sedangkan Perda berjumlah Rp1.307.798.680,-

Total hampir 26 M dana jasa pelayanan kurang lebih 600 pegawai RS M Haulussy belum dibayar.

Akibat belum terima hak-hak mereka, ratusan tenaga kesehatan ini menggelar aksi demonstrasi menuntut agar pemprov maupun managemen segera membayar hak-hak mereka. (S-10)