AMBON, Siwalimnanews – Dia dibebastugaskan dari jabatan ke-tua, sampai dengan ditetapkannya kar-teker yang nanti ditentukan oleh Mega-wati Soekarnoputri.

Badan Kehormatan Partai akhirnya mengambil langkah tegas setelah memeriksa Murad Ismail atas berbagai kesalahan yang dilakukan, serta laporan dari seluruh dewan pimpinan cabang PDIP se-Maluku.

Murad dibebas tugaskan dari jabatannya sebagai Ketua PDIP Maluku. Untuk menjalankan tugas-tugas organisasi, DPP akan segera menunjuk karteker.

Informasi yang diperoleh Siwalima, jabatan MI sapaan akrab Gubernur Maluku ini dipreteli pada Jumat (28/4), usai diperiksa oleh dewan kehormatan di Kantor PDIP, Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.

“Dia diperiksa hanya sekitar 30 menit. Banyak pertanyaan yang tak bisa dijawab dengan baik, akhirnya dia pamit pulang,” ujar sumber yang minta namanya tidak ditulis.

Baca Juga: Miris, Anggaran Jambore PKK Maluku Kuras 4,3 M

Dia diperiksa lantaran berbagai masalah yang muncul di era kepemipinannya, serta konsolidasi organisasi internal partai di Maluku yang tidak berjalan optimal, menjelang pilkada dan pemilu legislatif.

Saat diperiksa, ujar sumber itu, Murad lebih banyak memilih tidak menjawab pertanyaan yang diajukan padanya, baik oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun, Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat maupun Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Sukur Nababan.

Usai diperiksa, badan kehormatan langsung membekukan jabatan yang diembannya sejak tahun 2019 lalu.

Murad menjabat sebagai Ketua PDIP Maluku setelah dilantik Komarudin Watubun di Baileo Siwalima, Karang Panjang, Ambon, Minggu (21/7) lalu.

Terpisah, Ketua Bidang Koperasi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Mindo Sianipar kepada Siwalima mengaku, seluruh proses termasuk pemberhentian Murad, akan dilakukan setelah rapat pim­pinan DPP yang akan berlangsung Kamis (4/5).

“Mekanisme partai harus rapat dengan DPP dan hari Kamis minggu depan, baru akan dilakukan rapat,” ujarnya melalui pesan whatsapp, Jumat (28/4) malam.

Surat DPC

Usai memeriksa Murad, DPP juga sudah memanggil seluruh ketua dan sekretaris DPC PDIP se-Maluku.

Mereka dipanggil terkait surat yang dikirim, yang meminta DPP memecat Murad. Alasannya se­derhana, Murad dianggap tidak bisa mengkonsolidasikan mesin partai jelang perhelatan politik setingkat pileg maupun pilpres.

Sebagaimana dilansir Siwalima­news, seluruh pimpinan cabang PDIP sudah berada di Jakarta, sejak Rabu (26/4). Mereka diketahui telah membuat pernyataan resmi menolak Murad dan meminta DPP segera memberhentikannya dari jabatan ketua partai. Surat tersebut diteken secara kolektif dengan dibubuhi stempel cabang masing-masing dan sudah juga diantar ke DPP Kamis (27/4) siang.

Akar Rumput

Sementara itu, senior PDIP Maluku, Jusuf Leatemia mendesak DPP PDIP untuk segera member­hentikan Murad dengan tidak hormat, serta menunjuk karteker untuk memaksimalkan konsolidasi partai.

Kesalahan pertama Murad, kata Jusuf, adalah membiarkan istrinya, Widya Pratiwi yang juga Wakil Ketua Bidang PDIP Maluku, pindah PAN. Padahal, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disebutkan, suami dan istri tidak boleh berbeda partai.

“Kami sudah lapor ke DPP tentang perilakunya tidak bagus saat memimpin partai. Disamping itu, pemerintahannya juga hancur. Bikin ulah di pemerintahan, berimbas ke PDIP,” ujarnya kepada Siwalima, Minggu (30/5).

Jauh sebelum Murad bergabung, ujar Jusuf, PDIP Maluku sudah lebih dahulu besar atas jerih payah almarhum John Mailoa dan rekan-rekan. Kemudian dilanjutkan di era Karel Alberth Ralahalu, hingga Edwin Huwae sebagai ketua PDIP Maluku.

Jusuf berharap DPP segera memecat Murad, karena kalau selama dia masih memimpin, partai akan hancur. “Masukan kami selaku senior, dari pada partai hancur, lebih baik dia diganti, apalagi pentahapan pemilu sudah dekat.

“Kami minta agar DPP segera menerbitkan SK pemberhentian,” tandasnya.

Pindah Partai

Seperti diberitakan, Widya Pratiwi, Wakil Ketua Bidang Politik PDIP Maluku, mendadak pindah ke Partai Amanat Nasional.

Tentu saja hengkangnya istri Gubernur Maluku ini jadi pembi­caraan hangat di warung-warung kopi dan juga topik diskusi di berbagai platform media sosial.

Pasalnya kurun tiga tahun bela­kangan, Widya gencar melakukan sosialisasi dirinya sebagai salah satu bakal caleg dari PDIP, melalui berbagai media kampanye luar ruang.

Di berbagai sudut kota, terpam­pang gambar Widya yang menebar senyum dalam polesan warna merah berbagai versi, tentu saja dipadu dengan busana dan kebaya, serta kerudung serba merah, yang identik dengan PDIP.

Penyebab loncatnya Widya ke PAN belum diketahui pasti, tapi berbagai sumber mengaitkan kepin­dahan itu dengan isu tidak diakomo­dirnya nama Widya di daftar bakal caleg PDIP.

Sebagai suami, Murad dikabarkan tersinggung mendengar nama istri­nya hilang dari daftar bakal caleg.

“Beliau marah-marah di rumah dan memerintahkan loyalisnya untuk rame-rame keluar dari PDIP dan merapat ke PAN,” ujar sumber Siwalima yang dekat demgan Murad.

Lho koq bisa, bukankah Murad adalah Ketua PDIP Maluku?

Sumber itu mengatakan, pene­tapan nama caleg di PDIP, tak ada hubungannya dengan posisi sese­orang di partai.

Kata sumber itu, penetapan seseorang pada nomor tertentu, adalah hak prerogatif Megawati Soekarnoputri, sebagai Ketua Umum PDIP.

Kepada Siwalima, Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM, Roberth Tutuhatunewa mempersilahkan Widya hengkang ke PAN, karena prinsipnya PDIP memiliki kader yang cukup banyak dan dilatih secara berjenjang sehingga tidak tergan­tung pada satu dua orang.

“PDIP memiliki kader yang cukup banyak yang dilatih secara berjen­jang, jadi tidak tergantung pada satu dua orang, karena PDIP punya sistim pengkaderan secara berjenjang dan menghasilkan kader yang cukup banyak,” tegasnya.

Jadi, tambah dia, jika ada kader PDIP yang mengambil sikap berbeda meninggalkan partai silahkan saja.

“Jadi kalaupun ada kader PDIP mengambil sikap berbeda dan meninggalkan partai silahkan saja, kami tidak pernah ragu-ragu untuk itu. Tetapi sampai dengan hari ini kami sendiri belum dapat kepastian pemindahan tersebut,” tuturnya.

Dibenarkan PAN

Terpisah, Ketua PAN Maluku, Wahid Laitupa, mengakui kalau kini Widya sudah diakomodir sebagai caleg PAN di DPR.

Kepastian ini diungkapkan langsung Laitupa kepada Siwalima, melalui pesan WhatsApp, Sabtu (15/4). “Benar saudaraku,” tegas Laitupa singkat.

Sebagai partai politik yang mengedepankan perjuangan, PAN kata Laitupa menyambut dengan tangan terbuka kehadiran Widya, sebab pihaknya masih butuh putera-puteri terbaik Maluku dalam proses menjaring bakal calon legislatif untuk duduk di DPR.

Masih menurutnya, masuknya Widya menjadi angin segar bagi PAN Maluku ditengah proses menuju pemilihan legislatif pada 14 Februari 2024. “Artinya masukan­nya istri gubernur ini akan menjadi kekuatan bagi PAN untuk merebut satu kursi DPR dari dapil Maluku.

Anggota DPRD Maluku ini memastikan sudah mengakomodir Widya ke dalam daftar bakal calon anggota DPR, yang siap bertarung pada pileg mendatang.

Laitupa menegaskan dengan masuknya Widya maka PAN optimis dan yakin cita-cita untuk meng­han­tarkan anggota DPR pasti terwujud.

Ganti Warna

Kini, pasca diketahui bergabung secara resmi ke PAN, gambar Widya yang dulunya bercorak merah, kini berganti dengan warna biru yang identik dengan warna PAN.

Pantauan Siwalima, gambar Widya yang selama ini bertebaran dengan pakaian berbalut merah disertai logo PDIP, sudah diturunkan.

Bahkan pada akun facebook milik Widya, gambar dalam berbagai pose berlatar merah, sudah tak tampak lagi.

Diduga hal itu sengaja dilakukan Widya dan pendukungnya, agar menghilangkan kesan kalau istri Murad itu sudah tak lagi di PDIP.

Boyong Loyalis

Pasca Murad memindahkan istrinya ke PAN, sejumlah bakal caleg yang selama ini dekat dengan Murad juga diperintahkan untuk hijrah ke partai besutan Zulkifli Hasan itu.

“Mereka semua disuruh keluar dan bergabung ke PAN,” ungkap sumber Siwalima yang dekat dengan Murad.

Widya telah menyatakan mundur sebagai bakal calon anggota legislatif, maupun dari kepe­ngurusan partai.

Surat pengunduran diri Widya, diterima oleh pangurua PDIP Maluku, Minggu (16/4).

Surat itu ditujukan kepada Ketua PDIP Maluku dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Umum PDIP di Jakarta dan Ketua KPU Maluku di Ambon.

Duta Parenting Maluku itu tidak sendiri mengajukan pengunduran diri, tapi dia mengajak serta lima loyalis ke PAN.

Kelimanya adalah, Sharon Usmany, salah satu Wakil Ketua PDIP Maluku. Nita Bin Umar yang adalah istri Sekretaris Daerah Maluku Sadli Ie, Ketua PAC Nusaniwe, John Lawalata, Mustafa Kamal dan Ibrahim Ruhussa, caleg PDIP Maluku.

Lima loyalis ini dikabarkan masuk juga ke PAN mengikuti jejak Widya.

Informasi yang diperoleh Siwalima, Sharon Usmany sebelum bergabung di PDIP, adalah salah satu pengurus Partai Demokrat Maluku.

Sedangkan Nita Bin Umar sebelumnya berkecimpung lama di Partai Golkar. Begitu juga dengan Ibrahim Rohunussa sebelumnya menjadi pengurus di DPC Partai Gerindra Kabupaten Maluku Tengah. (S-05)