AMBON, Siwalimanews – Tim penyidik Kejaksaan Ti­nggi Maluku akan memanggil sejumlah saksi guna meng­ung­kap siapa dalang dalam proyek mangkrak di Balai Pe­laksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Maluku

Proyek mangkrak yang diker­jakan tahun 2016 ini dikhususkan di Kabu­pa­ten Ma­lu­ku Te­ngah dan Kabu­paten Se­ram Bagi­an Barat se­be­sar Rp6,3 miliar.

Kasi Pen­kum dan Hu­mas Kejati Ma­luku, Aizit Latucon­sina menje­laskan, usai meningkatkan status kasus ter­sebut dari penyelidikan ke pe­nyidikan, maka selanjutnya tim penyidik akan memanggil pihak terkait untuk diperiksa. Tujuannya, tidak lain, yakni guna memperoleh bukti kuat untuk menetapkan tersangka.

“Setelah peningkatan status perkara ke tahap penyidikan maka penyidik akan segera melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk membuat terang tindak pidana korupsi yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, “ungkap Latuconsina kepada Siwalima lewat rilisnya, Senin (5/2).

Ditanya kapan saksi-saksi akan diperiksa, Aizit belum mau menyam­paikan. Karena nanti tergantung dari agenda yang dibuat oleh tim penyi­dik untuk memanggil saksi-saksi.

Disinggung apakah penyidik sudah mengantongi calon tersang­ka, Aizit enggan membeberkannya. Kendati begitu, ia memastikan bahwa Kejati Maluku akan trans­paran dan profe­sional mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus ini.

“Kalau itu, calon tersangka belum. Nanti saja kalau sudah ada bukti kuat pasti ada penetapan tersangka lewat mekanisme yang benar,” je­lasnya.

Disinggung soal apakah tim penyidik akan berkoordinasi dengan ahli itu melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus ini, Aizit mengaku nantinya tergantung dari tim penyidik yang akan melihat hal itu.

“Nanti tergantung dari tim pe­nyidik yang kordinasi apakah nanti ada ahli yang hitung kerugian atau bagaimana, nanti akan diinfor­masikan selanjutnya, “pungkasnya.

Naik Penyidikan

Kejaksaan Tinggi Maluku telah meningkatkan status kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah khusus milik Balai Pelaksana Pe­nyediaan Perumahan (BP2P) Maluku dari penyelidikan ke penyi­dikan.

Plt Kasi Penkum Kejati Maluku, Aizit Latuconsina menyebutkan, peningkatan kasus ini dari penye­lidikan ke penyidikan, setelah tim penyelidik menggali berbagai keterangan dari sejumlah pihak.

Kepada Siwalima di ruang kerja­nya, Kamis (1/2) Latuconsina me­ng­ungkapkan, kasus proyek pemba­ngunan rumah khusus milik BP2P telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. “Kasusnya sudah selesai penye­li­dikan kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan. Yang mana hal itu dilakukan sejak Minggu lalu,“ ungkapnya.

Ia mengatakan, setelah ditahap penyidikan, nantinya tim penyidik akan melakukan pemeriksaan ter­hadap saksi-saksi yang berkaitan dengan proyek tersebut.

“Nanti akan dilakukan peme­riksaan terhadap saksi-saksi untuk menggali informasi lebih lanjut, “terangnya.

Kendati begitu, ia belum menge­tahui secara pasti kapan agenda pemeriksaan saksi-saksi dalam kasus itu akan dilakukan. Yang pasti, penyidik akan menyusun agenda pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait dalam kasus tersebut.

“Nanti penyidik yang tentukan agenda pemeriksaan. Ditunggu saja nanti akan disampaikan apabila ada pemeriksaan atau informasi terbaru dari penanganan perkara ini,” katanya.

Jaksa Sasar Kasatker

Jaksa mulai memeriksa Kepala Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Provinsi Maluku.

Dia digarap jaksa terkait proyek pembangunan perumahan khusus bagi aparat TNI/Polri di daerah rawan konflik tahun 2016, Rabu (24/1).

Setelah intens memeriksa 10 saksi selama dua haru berturut-turut, giliran penyelidik Kejaksaan Tinggi Maluku menyasar PP, Kepala Satuan Kerja BP2P Provinsi Maluku tahun 2018-2019.

Selain Kasatker, jaksa juga memeriksa dua saksi lainnya yaitu, ARS selaku pelaksana dari penyedia PT Karya Utama dan MIL sebagai anggota panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) tahun 2016.

“Hari ini, Rabu (24/1) tim jaksa penyelidik bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi Maluku kembali melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang terkait pekerjaan. Pembangunan Rumah Khusus pada Satker SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku tahun 2016, yang saat ini menjadi BP2P Provinsi Maluku,” jelas Plt. Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Maluku, Aizit P Latuconsina dalam rilisnya kepada Siwalima, Rabu (24/1).

Latuconsina mengungkapkan, para saksi yang dimintai keterangan ini terkait keterlibatan atau pengetahuannya tentang pekerjaan pembangunan rumah khusus tahun 2016 yang berlokasi di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pembangunan proyek rumah khusus bagi aparat TNI/Polri sebanyak 22 unit di Kabupaten Maluku Tengah dan 2 unit di Kabupaten Seram Bagian Barat, bersumber dari APBN dengan nilai proyek sebesar Rp6.180.268.000,-

“Sampai dengan hari ini, tim jaksa penyelidik telah melakukan peme­riksaan terhadap 13 orang terkait perkara dimaksud. Sebelumnya pada hari Senin (22/1) tim jaksa memeriksa 5 orang yaitu AP selaku PPK, DS/Direktur CV Karya Utama selaku penyedia, JN/Direktur CV Prima Konsultan selaku konsultan peng­awas, IM selaku Bendahara BP2P dan NMH selaku anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,” sebut Latuconsina.

Sementara pada Selasa (23/1) lanjut Latuconsia, tim jaksa meme­riksa terhadap 5 orang yaitu FP, LJP, MHS, JMF dan DHR masing-masing sebagai ketua dan anggota PPHP pada Satker SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku tahun 2016.

Latuconsina menegaskan, tim jaksa penyelidik bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi Maluku masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap, dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan Pemba­ngunan Rumah Khusus BP2P Ma­luku tahun 2016. “Perkembangan selanjutnya me­ngenai penanganan perkara ini akan diinformasikan kemudian,” tutur­nya.

Mangkrak

Kejaksaan Tinggi Maluku mem­bidik proyek pembangunan rumah khusus bagi aparat TNI dan Polri di daerah rawan konflik, yang tak tuntas dikerjakan sejak tahun 2016.

Padahal, proyek milik BP2P Ma­luku di Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat tersebut, sudah menghabiskan anggaran Rp6,1 miliar.

Meski menelan biaya yang sangat fantastis, ternyata pembangunan rumah khusus TNI dan Polri ter­sebut hingga kini tak mampu diselesaikan alias terbengkalai.

Kejati dalam penyelidikan kasus ini menemukan adanya bukti-bukti sehingga telah dilimpahkan pena­nganannya dari intelijen ke pidana khusus.

Proyek pembangunan rumah khusus di Kabupaten SBB berada di Desa Iha, Luhu, Siaputih, Tanah Goyang, Desa Lisabata kolo, Elpa­putih, Samasuru, dan Desa Loki.

Sementara di Kabupaten Maluku Tengah, proyek pembangunan rumah khusus bagi TNI dan Polri itu berada di Desa Mamala dan Morela.

Proyek pembangunan rumah khusus ini pada beberapa desa di Kabupaten SBB maupun Malteng diduga hanya dibangun pondasi saja dan ada juga yang tidak sama sekali, padahal anggarannya telah cair 100 persen.

Mantan Kasi Pidsus Kejati Maluku, Wahyudi Kareba sebelum­nya mengatakan, penanganan pe­nyelidikan dari Intel ke Pidsus sudah pasti ada bukti dan fakta yang cukup, sehingga kasus ini dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Menurut dia, pihak Kejati Maluku telah memeriksa sejumlah pihak diantaranya sekarang kepala Balai BP2P inisial JLP serta pihak-pihak terkait lainnya yaitu PPK yang dimintai klarifikasi, rekanan, kuasa direktur, konsultan pengawas dan staf BP2P.

“Pada dasarnya penyidik ketika melimpahkan karena ada cukup alat bukti, nah dalam kasus ini pihak-pihak terkait yang dipanggil saat penye­lidikan di tingkat bidang intel untuk dimintai klarifikasi yaitu kepala Satker SNPT Atau sekarang kepala Balai BP2P inisial JLP, serta pihak-pihak terkait lainnya yaitu PPK yang dimintai klarifikasi, rekanan, kuasa direktur, konsultan pengawas dan staf BP2P,” sebutnya. (S-26)