AMBON, Siwalimanes – Negeri Halong resmi dipimpin kembali oleh Stella G Tupenalay, yang ditandai dengan pengambilan sumpah janjinya oleh Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, di Balai Kota Ambon, Selasa (2/11).

Tupenalay untuk ketiga kalinya beliau memimpin Negeri Halong. Kali ini dia akan menjabat tahun 2021-2026.

Usai melantik Tuapenalay, Walikota mengatakan, permasalahan yang terjadi di Halong memang ini agak spesifik karena Perda Nomor 10 tahun 2021 jelas mengatur tentang tata cara pengangkatan dan pemilihan kepala desa dan negeri adat, dimana raja atau kepala pemerintahan negeri harus dari mata rumah parentah. Khusus Negeri Halong, secara kultur dan turunan adat, mata rumah parentah adalah Tupenalay.

“Halong termasuk masalah serius yang digumuli Pemkot. Beberapa kali penjabat negeri diganti, namun belum ditemui kata sepakat dari mata rumah Tupenalay yang terdiri dari 7 kakak beradik,” tandas Walikota.

Dikatakan, Pemkot tidak mau intervensi proses di Halong. Karena itu semua proses telah ditempuh baik secara administrasi maupun prosedural. Pendekatan secara musyawarah dan kekeluargaan di mata rumah parentah Tupenalay pun tapi mentok.

Baca Juga: 22 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di SBB Dilantik

Bahkan, akui Louhenapessy, dirinya sudah pendekatan dua kali dengan mata rumah parentah, hingga meminta pendeta setempat jadi mediator dan bergumul khusus dengan mereka, hasilnya pun nihil.

“Tak ada kata sepakat. Sebab beberapa saudara kandung ada yang mendukung ibu Stela, tapi yang lain tidak, mendukung adiknya. Ini masalah pelik, butuh kebijakan.

Pemkot berkepentingan agar pelayanan kepada masyarakat harus diutamakan,” tegasnya.

Oleh sebab itu, dengan semangat kultur adat dan menimbang usul saran saniri negeri sambungnya, diambil kebijakan penentuan raja sesuai urutan saudara kandung. Stela yang nomor dua pun ditetapkan karena saudara tertua laki-laki sudah meninggal.

“Kalau ada kaka beradik mata rumah parentah Tupenalay yang kurang setuju, ada ruang hukum untuk gugat keputusan ini ke pengadilan TUN. Tapi keputusan ini diambil agar masyarakat tidak dirugikan dalam pelayanan dan pemerintahan di Halong bisa berjalan maksimal,” tegasnya.

Ditambahkan Louhenapessy, peningkatan pelayanan harus semakin baik sebab Negeri Halong sudah berkembang   luar biasa. Namun, dirinya ingatkan agar Raja tidak salah gunakan jabatan dalam memimpin.

“Ini jadi momentum agar desa/negeri lain yang belum defenitif diharapkan dalam waktu dekat negeri/desa lain juga bisa selesaikan masalahnya agar Januari 2022 kita bisa lakukan pemilihan langsung,” pungkasnya. (S-52)