JAKARTA, Siwalimanews – Kementerian Kesehatan bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) yang didukung oleh UNICEF serta WHO melakukan survei nasional tentang penerimaan vaksin Covid-19 yang dilaksanakan 19-30 September.

Berdasarkan hasil survey sesuai letak geografis, tingkat penerimaan vakasin Covid-19 oleh masyarakat di Provinsi Maluku paling terendah yakni hanya 46 persen, sama dengan Aceh, Sumatera dan Sulawesi.

“Sementara tertinggi ada pada Papua dengan 75 persen diikuti oleh Jawa dan Kalimantan,” ungkap Sekjen Kementerian Kesehatan Oscar Primadi di Jakarta, seperti dilansir, covid19.go.id, Selasa (17/11).

Menurutnya, survey yang dilakukan ini bertujuan untuk memahami pandangan, persepsi, serta perhatian masyarakat tentang vaksinasi Covid-19. Survei tersebut mengumpulkan tanggapan lebih dari 115.000 orang, dari 34 provinsi yang mencakup 508 kabupaten/kota atau 99 persen dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Dari hasil survei ini juga menunjukkan, bahwa tiga perempat responden menyatakan telah mendengar tentang vaksin Covid-9, dan dua pertiga responden menyatakan bersedia menerima vaksin Covid-19.

“Namun demikian, tingkat penerimaan berbeda-beda disetiap provinsi, hal ini dilatar belakangi oleh status ekonomi, keyakinan agama, status pendidikan serta wilayah,” tuturnya.

Pada kelompok masyarakat dengan informasi yang lebih banyak seputar vaksin misalnya, mereka cenderung akan menerima pemberian vaksin Covid-19.

Hal yang sama juga terjadi pada responden dengan kepemilikan asuransi kesehatan, sebagian besar dari mereka lebih mungkin menerima vaksin Covid-19. Ini menegaskan bahwa saat ini masih dibutuhkan informasi yang akurat tentang vaksin Covid-19.

“Survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia telah mendengar tentang vaksin COVID-19 dan bersedia menerimanya,” ucapnya.

Sementara itu, hasil survei juga menunjukkan adanya kelompok yang ragu dan sebagian kecil yang menolak. Dari 7% persen responden yang menolak, menyebutkan faktor keamanan, efektivitas, serta kehalalan vaksin sebagai faktor pertimbangan mereka.

Ia menjabarkan bahwa saat ini pemerintah tengah memastikan aspek keamanan dan kehalalan vaksin dari para produsen vaksin Covid-19. Tim Gabungan yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga telah dikirim ke negara produsen untuk memastikan aspek tersebut.

“Sambil menunggu ketersediaan vaksin di tanah air, kegiatan sosialisasi dan edukasi seputar vaksin COVID-19 terus dilakukan kepada masyarakat,” ujarnya.

Hal ini kata dia, penting bagi Kemenkes untuk terus memastikan bahwa vaksin tersebut aman. Pihaknya juga melibatkan petugas kesehatan dan membangun kapasitas mereka, karena petugas kesehatan adalah sumber informasi paling terpercaya di masyarakat.

Sementara itu, Ketua ITAGI Sri Rezeki S Hadinegoro meneambahkan, masyarakat Indonesia menerima dengan baik pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Hal ini dilatarbelakangi oleh keinginan besar untuk segera mengakhiri pandemi ini.

“Masyarakat jelas bersedia divaksinasi untuk memutus rantai penularan, namun pemerintah harus memastikan agar jumlah vaksin cukup dan aksesnya merata agar cakupan imunisasi yang tinggi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting untuk mencapai kekebalan kelompok,” ujar Sri Rezeki.

Perwakilan UNICEF Debora Comini mengatakan, hasil survei ini akan digunakan untuk mengembangkan strategi vaksinasi yang efektif, termasuk pendekatan komunikasi khusus yang memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses ke informasi yang akurat tentang keamanan dan efektivitas vaksin.

“Temuan dari survei ini menggembirakan dan akan membantu kami membangun kebijakan yang tepat untuk vaksinasi. Namun vaksin saja tidak akan mengakhiri pandemi,” tandas Comini, sembari menambahkan, “Kita juga perlu terus memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak fisik jika ingin keluar dari krisis ini dalam posisi yang lebih kuat dari sebelumnya,” cetusnya

Representatif WHO untuk Indonesia dr Paranietharan menambahkan, survei vaksin Covid-19 ini terbesar di Indonesia.

“Kekayaan dan luasnya hasil dari survei ini sangat berharga seiring dengan upaya untuk mengatasi dampak terburuk pandemi ini bagi masyarakat Indonesia melalui intervensi berbasis bukti,” ujarnya. (Cr-5)