AMBON, Siwalimanews – Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku menggelar pertemuan bersama sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) di daerah ini untuk membahas penanganan virus tersebut di provinsi ini.

Pertemuan yang dipimpin Ketua Harian Gugus Tugas Maluku, Kasrul Selang didampingi Kadis Kesehatan, Melkye Pontoh itu berlangsung di lantai VI Kantor Gubernur Maluku, Jumat sore (3/4).

Sejumlah OKP yang hadir dalam pertemuan itu masing-masing,  HMI, KAHMI, PMII, PMKRI, GMNI dan lainnya.

Juru bicara dari perwakilan masing-masing organisasi ini merupakan para alumni organiasi yang tergabung dalam kelompok Cipayung. Mereka hadir setelah tim gugus Maluku mengundang mereka untuk bertukar pikiran.

Kasrul dalam kesempatan itu menyampaikan, pihaknya memang bertugas mengkoordinasikan seluruh gugus tugas di kabupaten/kota yang diketuai sekda atau kepala dinas setempat perihal penanganan covid-19.

Hal ini menjadi alasan untuk mengundang kelompok Cipayung, salah satunya adalah keinginan adanya keterlibatan sebuah lembaga di lingkup RT/RW di setiap desa.

Meskipun sebagian RT/RW belum mengetahui keinginan Gugus Tugas, namun pihaknya sangat menaruh perhatian agar gugus tugas di kabupaten/kota dapat membentuknya hingga tingkat desa.

“Kenapa kami inginkan kelompok Cipayung terlibat di gugus tugas RT? Agar ada lembaga yang bisa melakukan partisipasi atau koordinasi langsung dengan masyarakat termasuk mahasiswa. Para mahasiswa ini, jelang libur awal Ramadhan atau lebaran, diprediksikan akan pulang kampung dalam jumlah yang banyak,” ucapnya.

Meskipun demikian, kata Kasrul, beberapa Bupati telah menganjurkan kepala desa untuk menerapkan isolasi desa. Namun, untuk penerapan isolasi desa di Ambon, dirasa cukup berat tantangannya. Atas dasar itulah, gugus tugas menginginkan keterlibatan kelompok Cipayung.

“Berawal dari RT. Mungkin di negeri-negeri kawasan Malteng dan Malra, koordinasinya cukup ditingkat negeri atau ohoi. Nah, ditingkat Ohoi atau negeri inilah yang berperan menginstruksikan isolasi desa,” ujarnya.

Menurut Kasrul, pihaknya sering mengatakan bila di Kota Ambon, kemungkinan pembentukan gugusnya tidak hanya sampai di tingkat desa atau kelurahan melainkan harus sampai ke tingkat RT. Opsi inilah yang dirasa sulit bagi gugus tugas provinsi.

Asmin Matdoan mengaku, sosial distance yang dicanangkan pemerintah kurang berjalan efektif, akibat partisipasi publik yang rendah.  Oleh sebab itu, keterlibatan stakeholder dalam jumlah banyak sangat dibutuhkan.

“Kita belum bicara sampai pada level 40 persen dari berapa KK yang terkena dampak ekonominya. Itu nanti kewenangan pemerintahlah. Termasuk cara penanganan terhadap para pelaku perjalanan,” tuturnya.

Di Kota Ambon, usul Matdoan, perlu ditentukan kawasan mana saja yang perlu dibangun pos penanganan isolasi desa. Sehingga disaat pelaku perjalanan tiba di desa setempat, secepatnya ditangani petugas. (S-39)