AMBON, Siwalimanews – Sudah tiga tahun lebih kapal bantuan pemerintah pusat untuk Kabupaten Kepu­lauan Tanimbar (KKT) belum difungsikan.

Satu unit kapal tangkap yang diperun­tukan bagi program Nautika SMK 6 itu, diberikan pemerintah pusat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ma­luku sejak tahun 2017 lalu. Kapal itu belum difungsikan, karena terken­dala biaya operasional dan maintenance.

“Kita berharap sangat untuk seluruh bantuan dari pemerintah pusat untuk provinsi yang dialoka­­sikan bisa berguna, itu prinsipnya berkaitan dengan bantuan kapal tangkap untuk SMK 6 yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar,” kata Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkias Sairdekut, kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, Rabu (26/2)

Ia berharap, Pemprov Maluku menanggulangi biaya operasional, sehingga bantuan dari pemerintah pusat  untuk kepentingan siswa di SMK 6 KKT maupun SMK lain di Maluku bisa dimanfaatkan.

Lanjutnya, sangat disesalkan jika bantuan yang sudah ada tidak dapat digunakan karena tidak ada biaya operasional. Hal ini harus menjadi perhatian khusus Pemprov Maluku, karena kewajiban pemprov untuk  membiayai pendidikaan menengah, baik SMA maupun SMK.

Baca Juga: Pattipeilohy: Bantuan Rumah Layak Huni Harus Tepat Sasaran

“Kita dorong pemerintah untuk kedepannya ini dapat mengalokasikan anggaran operasional terutama di sekolah-sekolah kejuruan, karena memang basis dasarnya itu soal praktek dan kalau ada fasilitasnya harus  dimanfaatkan  untuk anak-anak kita yang berada di SMK,” tandasnya. (Mg-4)