ANGGOTA DPRD Provinsi Maluku dapil Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual dan Kabupaten Kepulauan Aru, Saodah Tethool mengakui hingga saat ini infrastruktur di dua Kabupaten masih sangat memprihatikan.

Keprihatinan terhadap kondisi infrastruktur di dua daerah tersebut ditemukan Saodah saat melakukan kunjungan reses di beberapa lokasi yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual beberapa waktu lalu.

“Saya baru saja selesai melakukan reses dan memang kondisi infrastruktur di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual masih sangat memprihatikan dan butuh penanganan serius dari pemerintah,” demikian diungkapkan Saodah kepada wartawan, di Baileo Rakyat Karang Panjang, Senin (15/5).

Kondisi kerusakan pada beberapa ruas infrastruktur jalan di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual telah dikeluhkan masyarakat setempat sejak beberapa tahun lalu tetapi belum ada respon dari Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Pusat.

Diakuinya untuk ruas jalan Kei Besar Selatan memang telah dikerjakan tetapi untuk ruas jalan Kei Besar Utara Timur masih sangat memprihatikan yang membutuhkan uluran tangan tangan pemerintah.

Kondisi yang sama juga terjadi untuk akses jalan di Pulau Tayando Tam dan Pulau-Pulau Kur Kota Tual dimana hingga saat ini masyarakat setempat mengeluh karena tidak ada sentuhan pembangunan dari pemerintah daerah Maluku.

Selain masalah infrastruktur jalan, persoalan ketersediaan air bersih dan talud penahan ombak di kedua daerah ini pun menjadi keprihatinan bersama yang harus mendapatkan intervensi sebab bila tidak maka akan berdampak pada abrasi tempat pemakaman umum disejumlah ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual.

Wakil ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku ini pun memastikan pasca agenda reses selesai pihaknya akan memanggil Dinas PUPR Maluku maupun Balai untuk membicarakan persoalan ini agar segera disikapi.

“Nanti setelah reses kita akan panggil mitra terkait untuk membicarakan semua persoalan ini agar keluhan masyarakat setempat dapat diakomou dan menjadi perhatian pemerintah Provinsi dan pusat termasuk persolaan rumah layak huni dan program pemberdayaan bagi masyarakat Maluku Tenggara,” ujar Tethool.  (S-20)