KOMISI I DPRD Provinsi Maluku menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten SBB terkait dampak kebijakan pemangkasan anggaran oleh Pemerintah Pusat mulai dirasakan sejumlah Kabu­paten Pemotongan anggaran pem­bangunan infrastruktur akibat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 berdampak signifikan terhadap pem­bangunan di daerah.

Ketua DPRD Kabupaten SBB, Andreas Hengky Kolly, kepada sejumlah awak media mengungkapkan keprihatinannya akan hal itu. Sebab sejumlah proyek pembangunan jalan di Kabupaten SBB kemungkinan besar tidak akan berjalan.

“Kita tahu bersama bahwa dana yang diperuntukan untuk PUPR itu dipotong. Hari ini kita berkoordinasi untuk mengetahui bagaimana dampaknya bagi Kabupaten SBB. Konsekuensinya, jika masuk dalam DAU peruntukan, otomatis anggarannya dipotong. Untuk Kabupaten SBB,, banyak jalan provinsi yang dibangun tahun ini, tetapi karena adanya daur peruntukan, otomatis ikut dipotong juga. Selain itu, ada persoalan terkait 11 desa persiapan yang sudah menjalankan pemerintahan sementara selama tujuh tahun, namun masih terkendala akibat pergantian kepemimpinan daerah,” ungkap Andreas usai rapat dengan Komisi I DPRD Provinsi Maluku di ruang rapat Komisi I, Kamis (13/2).

Lebih lanjut, terkait pemotongan anggaran jalan, Kata Politisi PDIP itu, pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) telah menyampaikan bahwa tidak akan ada penambahan anggaran untuk pembangunan jalan, dirinya mengakui hal ini merupakan konsekuensi dari Ber­negara.

“Ini konsekuensi bernegara karena Inpres Nomor 1 Tahun 2025 mengisya­ratkan bahwa infrastruktur yang dananya bersumber dari daur per­untukan akan dipotong semuanya. Jadi bukan hanya di provinsi, tetapi juga di Kabupaten SBB. Bahkan, hampir seluruh program di Dinas PUPR Ka­bupaten maupun Provinsi terdampak, nyaris tidak ada program yang berjalan, meski kondisi ini berat, kami tetap mengikuti kebijakan pemerintah pusat. “Demi makan siang gratis”, kita harus ikuti aturan yang ada,” sentilnya (S-26)