AMBON, Siwalimanews – Kondisi RSUD dr M Haulussy Ambon saat ini sangat memprihatinkan, bahkan nyaris bangkrut, pasca beralih status menjadi Badan Layanan Umum Daerah.

Merespon kondisi rumah sakit plat merah tersebut, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Andi Munaswir mendesak Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera mengambil alih kembali pengelolaan rumah sakit tersebut.

Salah satu penyebab RSUD Haulussy hampir bangkrut, lantaran pendapatan yang dihasilkan oleh rumah sakit ITU tidak mampu untuk membiayai semua operasional, akibatnya harus berhutang ke pihak ketiga.

“Bahkan, hutang yang dimiliki rumah sakit ini telah terlampau banyak, yang mencapai miliaran rupiah, dan menyebabkan operasionalnya tidak dapat berjalan dengan baik,” ujar Munaswir kepada Siwalimanews melalui pesan WhatsApp, Rabu (14/9).

Akibat hutang pihak ketiga yang terlampau banyak kata Munaswir, menyebabkan alat katerisasi jantung yang telah tersedia dan menjadi kebutuhan pokok pasien di rumah sakit itu, tidak dapat dioperasionalkan.

Baca Juga: Jaksa Siapkan Dokumen Audit Kasus Korupsi RSUD Haulussy

elain itu, banyak obat-obatan yang kosong, sehingga pasien harus membeli obat dari luar rumah sakit, padahal seharusnya disediakan dan gratis. Ini akibat dari perusahaan farmasi tidak lagi menyalurkan obat-obatan, karna hutang tidak dibayar melebihi jatuh tempo.

“RSUD Haulussy sudah collapse, hutang terlalu banyak, jadi kita akan usulkan diambil alih lagi oleh pemprov,” ujar Munaswir

Manajemen RSUD menurut Munaswir, tidak mampu untuk mengelola rumah sakit dengan status BLUD, maka salah satu alternatif yang dapat ditempuh jika ingin rumah sakit rujukan di Maluku ini kembali bertahan, hanya dengan mengubah status BLUD yang disandang hari ini.

Jika status BLUD tidak diubah, maka kedepannya hampir dipastikan RSUD Haulussy akan mengalami kebangkrutan dan bila itu terjadi, maka akan merugikan daerah maupun masyarakat yang selama ini membutuhkan pelayanan kesehatan.

Politisi muda Partai Gerindra Maluku ini pun mengharapkan, semua pihak termasuk Dinas Kesehatan provinsi dapat memperhatikan persoalan ini, sehingga dapat dicarikan solusi, minimal dengan mengambil alih pengelolaan RSUD Haulussy.(S-20)