Sikap tegas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melakukan upaya hukum terhadap tersangka Richard Louhenapessy, sudah sangat tepat.

Oleh KPK, Walikota Ambon dua periode itu dijadika tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang.

Selain RL, KPK juga menetapkan Kepala Perwakilan Regional Alfamidi Amri, Spd, SH, MH,  dan Andrew Erin Hehanussa, honorer di Pemkot Ambon.

Status Walikota Ambon, Richard Louhenapessy yang dijadikan tersangka oleh KPK, dipertegas dalam surat panggilan kepada sejumlah kepala dinas di lingkup Pemkot Ambon, untuk diperiksa di Polresta Pulau Ambon PP Lease, sejak Rabu (27/4) hingga Kamis (28/4).

Pada surat berlogo KPK yang diteken Didik Agung Widjanarko, selaku Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK tertanggal 22 April 2022, para saksi yang dipanggil diharuskan datang menghadap penyidik untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi.

Dalam poin (a) surat penggilan itu tertulis, tersangka Amri SPd, SH, MH, diduga memberi hadiah atau janji terkait persetujuan prinsip pembangunan gerai Alfamidi kepada Richard Louhenapessy, selaku Walikota Ambon periode 2011-2016 dan periode 2017-2022, bersama-sama Andrew Erin Hehanussa.

Selanjutnya dalam poin (b) ditulis, tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka Richard Louhenapessy selaku Walikota Ambon periode 2011-2016 dan periode 2017-2022, bersama-sama tersangka Andrew Erin Hehanussa, yaitu menerima hadiah atau janji terkait persetujuan prinsip pembangunan gerai Alfamidi tahun 2020 di Pemerintah Kota Ambon dari Amri, SPd, SH, MH.

Berikutnya pada poin (c) ditulis, tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka Richard Louhenapessy selaku Walikota Ambon periode 2011-2016 dan periode 2017-2022 bersama-sama tersangka Andrew Erin Hehanussa dan kawan-kawan, yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pada poin (d) ditulis, tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka Richard Louhenapessy selaku Walikota Ambon periode 2011-2016 dan periode 2017-2022 dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya, atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan atau, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya, atas harta kekeyaan yang diketahuinya, atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan atau pasal 4 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Amri, yang dijadikan tersangka oleh KPK adalah Kepala Perwakilan Regional Alfamidi. Dia diduga memberi hadiah atau janji terkait persetujuan prinsip pembangunan gerai Alfamidi kepada Richard Louhenapessy, selaku Walikota Ambon.

Sedangkan Andrew Erin Hehanussa, adalah pegawai honorer di Pemkot Ambon, yang sesehari bertugas di ruang kerja Walikota. Dia bersama bosnya, diduga menerima hadiah atau janji terkait persetujuan prinsip pembangunan gerai Alfamidi tahun 2020 di Kota Ambon dari Amri. Terkait dengan penetapan tersangka itu, maka lembaga anti rasuah itu sudah melakukan pencekalan terhadap RL, bersama dua tersangka lainnya.

Tindakan tegas KPK dengan mencekal Walikota Ambon tersebut, dinilai sebagai suatu langkah yang tepat dan berani.

Akademisi Hukum Unidar Rauf Pellu mengatakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik KPK dengan mencegal walikota Ambon Richard Louhenapessy merupakan kewenangan yang diberikan oleh UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberan¬tasan Tindak Pidana Korupsi.

Kewenangan KPK melakukan pencekalan diatur dalam pasal 12 (1) huruf b Undang-Undang KPK dimana dalam pasal itu menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan KPK berwenang memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.

Dijelaskan, ketika KPK mencekal kepergian walikota Ambon keluar negeri maka sesungguhnya KPK tengah berupaya untuk menuntaskan penyidik kasus dugaan gratifikasi dan TPPU tersebut. (*)