AMBON, Siwalimanews – Kepala Deputi II Kantor Staf Presiden, Abetnego Tarigan memastikan akan memulangkan secara perlahan pengungsi Kariu dan merealisasikan tuntutan dan harapan masyarakat.

Hal ini ditegaskan Tarigan dalam pertemuan bersama pemerintah daerah dan unsur TNI-Polri. Termasuk tokoh adat dan masyarakat setempat yang digelar oleh pihak istana kepresidenan. “Pertemuan ini kami laksanakan guna update perkembangan terkini dan kedepan.

“Kita berencana 19 Desember 2022 ini akan melaksanakan pemulangan dan

secara perlahan akan merealisasikan tuntutan atau harapan masyarakat, baik rehabilitasi rekonstruksi dan juga perladangan serta kebun dan tempat upacara adat,” ujar Tarigan dalam rapat secara virtual, Rabu (14/12) yang dipimpinnya dan diikuti Pemda dan unsur TNI-Polri dari ruang kerja kepala Dinas PUPR Maluku di Jalan D.I. Panjaitan No.2, Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Dalam pertemuan ini juga melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Negeri/Desa Pelauw, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Negeri Kariuw ini.

Penjabat Bupati Maluku Tengah, Muhammad Marasabessy menyampaikan, langkah-langkah kongkrit yang terukur dalam rangka pemulangan, sekaligus merumuskan rencana aksi jangka pendek dalam tujuan pemulangan pengungsi Desa Kariu.

Dalam pemulangan nanti terdapat sejumlah  permintaan yang telah ditindak lanjuti, mulai dari pernyataan sikap Negeri Pelauw, masyarakat meminta untuk tidak beraktivitas di kawasan Hua Rual, serta permintaan maaf secara terbuka dari masyarakat Kariu.

“Larangan aktivitas di kawasan Hua Rual  ditetapkan dengan keputusan bupati Nomor 590-745 Tahun 2022,  Untuk pengembalian batu keramat kami sudah laksanakan di lokasi Hua Rual sementara, terkait permintaan maaf masyarakat Negeri Kariuw juga sudah dilaksanakan,” tutur Marasabessy.

Selanjutnya, terkait pengerusakan situs adat sebagai salah satu akar masalah konflik sosial Negeri Pelauw dan Negeri Kariu, Marasabessy mengatakan pemerintah dan masyarakat Kariu menyatakan tidak pernah melakukan tindakan pengrusakan tersebut.

Kemudian, keputusan tapal batas Pemda bersama TNI-Polri sudah dilakukan sehingga 5 point tuntutan warga Negeri Pelauw  telah terealisasi.

Marabessy, merincikan rencana pemulangan pengungsi Kariu terdiri dari 109 kepala keluarga (KK) dengan pembiayaan dana sebesar Rp113.000.000, disamping sembako dan kebutuhan lainnya.

Sedangkan untuk rehabilitasi perumahan, pemda akan bekerjasama dengan TNI-Polri.

“Persiapannya sudah matang selain bantuan ada pemberian BLT dari Dinas Sosial  salurkan selama 3 bulan dengan besaran Rp335.000 per Kepala Keluarga, disamping bantuan dari Kementerian Sosial, termasuk juga disiapkan  dana untuk penerangan dan merahabilitasi air bersih serta pos pengamanan.

Sementara itu, Kapolresta Ambon dan Pulau-pulau Lease, Kombes Raja Arthur Lumongga Simamora, dikesempatan itu melaporkan, terkait pengamanan  ada sebanyak 152 personil dikerahkan.

“Selain personil, pengamanan pemulangan sampai dengan Natal kami akan melibatkan masyarakat Pulau Haruku sehingga dapat berjalan dengan aman. Pemulangan ini juga akan kami lakukan secara tradisi adat dengan dihadiri oleh seluruh raja-raja se Pulau Haruku,”ujar Kapolresta Ambon.

Dikesempatan yang sama Raja Negeri Pelauw, Rasyad Effendi Latucosina, menegaskan mendukung pemulangan pengunsi warga Negeri Kariu. (S-10)