AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi Maluku dipastikan akan bekerja keras, lantaran target pendapatan daerah di tahun 2024 mencapai Rp3.199 triliun.

Peningkatan pendapatan daerah tergambar dalam nota keuangan RAPBD Maluku tahun 2024 yang dibacakan Wakil Gubernur Barnabas Orno dalam Paripurna penyerahan RAPBD, di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (28/11).

Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Benhur George Watubun, didampingi para wakil ketua yakni Rasyad Latuconsina, Melkianus Sairdekut dan Abdullah Aziz Sangkala dan dihadiri Forkopimda Maluku.

Wagub menjelaskan, RAPBD tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2004, RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024 serta nota kesepakatan KUA-PPAS.

“Pendapatan daerah tahun anggaran 2004 direncanakan sebesar Rp3,199 triliun, angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp3,145 triliun atau terjadi kenaikan sebesar Rp54,320 miliar atau 1,73 persen,” ujar Wagub.

Kenaikan pendapatan tersebut kata wagub, bersumber dari PAD direncanakan sebesar Rp757,451 miliar atau bertambah Rp11,567 miliar dari tahun anggaran 2023 sebesar Rp745,884 miliar atau naik 1,55 persen.

Sedangkan, pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp2,441 triliun atau bertambah Rp42,753 miliar dari tahun anggaran 2023 sebesar Rp2,399 triliun atau naik 1,78 persen.

Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah, direncanakan sebesar Rp420 juta tidak mengalami perubahan. Pada sisi belanja daerah pada tahun anggaran 2024 direncanakan Rp3,177 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun anggaran Rp3,159 triliun atau terjadi kenaikan Rp17,825 miliar atau 0,56 persen.

Menurut wagub, dari gambaran rencana pendapatan daerah tahun 2004 sebesar Rp3,199 triliun, jika diperhadapkan dengan rencana belanja daerah tahun 2024 sebesar Rp3,177 triliun, maka terdapat surplus anggaran sebesar Rp21.888 miliar.

Selanjutnya, pembiayaan daerah yang merupakan transaksi keuangan untuk menutup divisit atau memanfaatkan surplus anggaran dapat digambarkan sebagai berikut, pertama, pada sisi pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah direncanakan sebesar Rp114,783 miliar.

“Pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah direncanakan sebesar Rp136,672 miliar, dari uraian pembiayaan daerah tersebut, maka terdapat divisit pembiayaan sebesar Rp21.888 miliar,” jelas wagub.

Selain itu, surplus Ranperda tentang APBD Maluku tahun 2004 sebesar Rp21.888 miliar dapat menutupi devisit pembiayaan neto sebesar Rp21.888 miliar, sehingga sisa lebih pembiayaan tahun anggaran 2024 menjadi nihil.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun mengaku, dengan disepakatinya KUA-PPAS APBD tahun 2024, maka setiap organisasi perangkat daerah telah memberikan gambaran yang jelas tentang program dan kegiatan prioritas yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2024.

“Kami berharap agar program kegiatan yang termuat dalam RAPBD yang disampaikan oleh saudara wakil gubernur benar-benar sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya, dengan cara memastikan program yang disusun bermanfaat bagi masyarakat Maluku,” tandas Benhur.(S-20)