AMBON, Siwalimanews – Data honorer, khusus dibidang pendidikan pada Dapodik, tidak sesuai dengan fakta lapangan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw mengatakan, kondisi ini sudah berulang kali disampaikan ke Pemerintah Kota Ambon melalui OPD teknis, dalam hal ini Dinas Pendidikan namun ti­dak menja­di bahan evaluasi.

“Ini mes­tinya ha­rus men­jadi catatan serius. Berulang kali saya sam­paikan itu, kompo­sisi postur APBD kita untuk be­lanja pega­wai sangat tinggi, maka harus ada evaluasi rutin setiap triwulan bagaimana tingkat pesebaran ASN, terutama bidang pendidikan di Kota Ambon,” ujarnya saat diwawancarai Siwalima di Baileo Rakyat Belakang Soya, Kota Ambon, Rabu (31/1).

Jumlah tersebut, lanjut dia, harus terus dievaluasi untuk dicocokan dengan wilayah Timur-Makasar dan BKN Pusat. Dalam artian bahwa data Pemkot Ambon harus jelas.

“Karena catatan kita tahun 2022-2023 kuota pendidikan kita oleh pusat 942 di Tahun 2022 dan 597 di Tahun 2023. Namun pada saat proses pendaftaran dan hasilnya, itu justru tidak memenuhi kuota, 50 persen juga tidak. Padahal itu langkah yang sudah ditentukan oleh pusat. Mestinya jumlah kuota itu kita maksimalkan, sehingga diharapkan tidak ada lagi tenaga honor dibidang pendidikan. Tapi tentu sesuai spesifikasi,” ujarnya.

Menurutnya, jika kuota itu tidak terisi, khusus bidang pendidikan sambungnya, maka Dinas Pendidikan harus menjelaskan itu, apa yang menjadi kendala dan apa persoalannya, sehingga                kuota dan hasil tes itu tidak relevan.

“Kalau memang pusat itu kasih kuota sesuai data Dapodik di Kota Ambon, maka dievaluasi, apakah data Dapodik itu sesuai fakta lapangan atau tidak. Jangan Dapodik tercantum 8, padahal faktanya hanya 2 atau sebaliknya. Makanya harus evaluasi untuk menjawab itu. Karena 2 tahun berturut turut kondisi itu terjadi dan tidak ada evaluasi, itu kesan yang tidak baik,” tuturnya.

Jika dilihat dari akumulasi APBD Kota Ambon, lanjut dia, maka hal itu tidak terlihat, karena honorer ini direkrut oleh sekolah dan bukan oleh Pemkot.

“Yang Pemkot urusin tenaga pendidikan itu hanya dikisaran 100 lebih. Sementara honorer dibidang ini yang mungkin direkrut oleh sekolah, itu mencapai 1.000 lebih. Data dikita 2022 itu lebih dari 1.000. Makanya kita minta data Dapodik itu segera dievaluasi. Karena tidak relevan antara fakta dan data Dapodik,” pintanya.(S-25)