AMBON, Siwalimanews –  Rencana Gubernur Maluku Murad Ismail yang akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Seram Bagian Timur pada, Senin (13/3) mendatang ditolak oleh sejumlah elemen pemuda dari kabupaten tersebut.

Penolakan kedatangan orang nomor satu di Provinsi Maluku ini akan dilakukan dalam bentuk aksi demontrasi yang melibatkan seluruh elemen, baik mahasiswa maupun pemuda bahkan organisasi kepemudaan lainnya.

Kepada Siwalimanews melalui telepon selulernya, Sabtu (11/3) Direktur Rumah Muda Anti Korupsi (RUMMI) Fadel Rumakat menjelaskan, aksi demontrasi yang akan dilakukan saat kedatangan Gubernur Maluku merupakan aksi penolakan dan protes terhadap gubernur yang tidak pernah merealisasikan janji bagi masyarakat SBT.

Jika kedatangan Murad Ismail dan jajaran Pemerintah Provinsi Maluku hanya safari politik, maka tidak perlu datang, sebab sejak kampanye hingga kedatangan pada beberapa waktu lalu, masyarakat SBT tidak mendapatkan manfaat apa-apa.

“Kalau datang hanya untuk safari politik tidak usah datang, karena janji-janji yang disampaikan juga tidak direalisasikan sampai sekarang,” kesal Rumakat.

Dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp700 miliar yang dipinjam boleh Pemerintah Provinsi Maluku kata Rumakat, semestinya diperuntukkan untuk seluruh wilayah kabupaten/kota termasuk SBT tapi ternyata juga tidak memiliki dampak bagi masyarakat Ita Wotu Nusa.

Bahkan, pembangunan infrastruktur bukan cuma soal talud dan jalan seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku, tetapi yang terpenting juga listrik bagi daerah-daerah yang hingga saat ini belum merasakan listrik seperti di Kecamatan Kilmuri.

“Kedatangan gubernur pertama di SBT, beliau menjanjikan pembangunan di Kilmuri tapi sampai saat ini Kilmuri belum juga mendapatkan listrik dan masih jauh dari kemakmuran,” tandas Rumakat.

Rumakat menegaskan, semua persoalan yang terjadi sebagai imbas dari janji kampanye Murad Ismail dan Barnabas Orno akan dipertanyakan langsung dalam bentuk aksi demontrasi yang dipusatkan di Kota Bula.

“Nanti kita tanyakan kalau datang untuk menjanjikan tidak usah, karena masyarakat butuh bukti,” tegas Rumakat.(S-20)