AMBON, Siwalimanews – Aliansi Kontraktor Pribumi memalang sejumlah ruang kantor dan ruang belajar di SDN 7 Buru dan SD Islam Terpadu Bina Umat Buru di Kota Namlea, Kabupaten Buru, Rabu (18/10).

Pantauan Siwalima, aksi palang itu terjadi karena bangunan sekolah yang dikerjakan dengan DAK TA 2021 lalu belum dilunasi pembayaran oleh Pemkab Buru, cq Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.

Sebelum aksi, terlebih dahulu rencana palang sekolah itu telah disampaikan Aliansi Kontraktor Pribumi kepada Pemkab Buru dan berbagai pihak terkait.

Namun Penjabat Bupati, Djalaludin dan Kadis Dikbud Dahlan Iskan terkesan mengentengkan masalah tersebut, dengan tidak melobi para kontraktor pribumi guna tidak melaksanakan niat mereka.

Suasana sedih dan mengharukan terlihat di SD Bina Umat, saat murid kelas 2 yang sedang asyik belajar terpaksa diminta tinggalkan ruang belajar oleh ibu guru dan kepala sekolah.

Mereka diminta keluar kelas dan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi dengan ruang belajarnya. Dengan patuh para murid keluar, kemudian mengenakan sepatu mereka di luar ruangan, lalu beramai-ramai menuju masjid di lingkungan sekolah.

Sebelum para murid terpaksa kosongkan ruangan belajar, Kepala SD Bina Umat sempat meminta pengertian dari Aliansi Kontraktor Pribumi. Namun lobi itu gagal dilakukan.

Ketua Yayasan Bina Umat, Haer Latif yang telat datang setelah terjadi pemalangan, sempat emosi. Ia menyalahkan Aliansi Kontraktor Pribumi karena melakukan aksi tanpa memberitahu kepada dirinya.

Kalau diberitahu permasalahan yang terjadi lebih awal, Haer bisa membantu kontraktor untuk lobi Bupati dan DPRD guna menyudahi masalah hutang DAK tersebut.

Dengan nada tegas, di hadapan para kontraktor, Haer mengatakan esok para murid harus kembali belajar di ruang kelas lagi dan palangnya akan dibuka.

Di SDN 7 Buru, kepala sekolah juga berusaha melobi agar jangan ada pemasangan. Ia mengaku suaminya telah melobi kontraktor nya.
Tapi dalam percakapan video call yang disaksikan para wartawan dan intel serta pihak kepolisian, kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut mempersilahkan rekan-rekannya tetap melanjutkan aksi.

La Hamu, kontraktor bangunan SDN 7 Buru ini mengaku kalau ada sisa dana yang belum dibayar sebesar 800 juta lebih.
Aliansi Kontraktor Pribumi bertindak keras menyikapi Kadis Dikbud, Dahlan Kabau dan juga Penjabat Bupati, Djalaludin Salampessy, karena keduanya hanya bisa berjanji, tapi tidak dapat memberi solusi kepada para kontraktor pribumi.

Taher Fua kepada para wartawan menjelaskan, sudah empat kali bertemu Djalaludin di Pendopo Bupati dan tiga kali di Kantor Bupati. Sedangkan dengan Dahlan Kabau sudah tidak terhitung lagi berapa kali ada pertemuan.

Awalnya dijanjikan pelunasan hutang proyek DAK TA 2021 di bulan November tahun 2022 lalu. Tapi gagal terbayar. Kemudian kontraktor dijanjikan lagi pelunasan di tahun 2023 ini. Tapi sampai Oktober tidak terjadi pembayaran.

Dalam selebaran tertulis yang dibagi-bagikan kepada awak media dan aparat keamanan, disitu disebutkan, kalau utang pemerintah daerah kabupaten Buru pada dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten baru sebesar Rp 5.409.340.350.Sejak Tahun 2021 hingga saat ini Tak kunjung dibayar.

Berbagai alasan yang dikemukakan oleh pihak BPKAD seperti telah terjadi kesalahan penginputan, hingga menyebabkan transfer DAK Tahun 2021 khususnya bidang SD tahap III tidak terealisasi, sehingga mengakibatkan puluhan kontraktor sangat dirugikan sejak Tahun 2021 hingga saat ini.

Dinas Pendidikan sebagai instansi yang lebih bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan ini juga dipandang tidak terlalu serius untuk mengurusi masalah tersebut.

Berbagai upaya agar hutang tersebut dapat dibayarkan lebih banyak di inisiatif oleh para kontraktor untuk berkomunikasi dengan berbagai instansi.

Sementara pihak dinas terkesan acuh dengan permasalahan yang dihadapi oleh pihak kontraktor.

“Hal ini dapat terlihat pada pertemuan perdana kami para kontraktor dengan penjabat Bupati Buru Pada bulan Juli 2022 saat itu, untuk membicarakan soal utang DAK Tahun 2021. Berdasarkan keterangan Pj Bupati saat itu bahwa terkait persoalan utang DAK 2021 ini baru pertama kali beliau tahu dari pertemuan saat itu, “beberapa para kontraktor.

Disebutkan pula, mencermati surat yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Buru perihal pemberitahuan keterlambatan pembayaran pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2021, tertanggal 16 Agustus 2022 lalu, dijelaskan bahwa rencana pembayaran utang DAK tahun 2021 akan diselesaikan pembayarannya pada bulan November Tahun 2022.

“Akan tetapi hingga saat ini proses pembayaran tak kunjung dilakukan. Meskipun kelengkapan administrasi seperti hasil reviuw Inspektorat, hasil progres konsultan pengawas dan keputusan Bupati Buru tentang penetapan pembayaran utang Pemerintah Kabupaten Buru tahun 2021 telah diserahkan sebagai dasar administrasi pembayaran. Tetapi hingga saat ini utang Kegiatan belum juga dibayarkan, “beber mereka.

Mencermati kondisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru saat ini dinilai lambat dalam mengurusi urusan internal dinas, maka para kontraktor yang terakomodir dalam Aliansi Kontraktor Pribumi Kabupaten Buru dengan ini menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

Satu, mendesak penjabat Bupati Buru untuk segera menonaktifkan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Buru. Dua, mendesak Kepada DPRD Kabupaten Buru agar segera merekomendasikan untuk menonaktifkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Tiga, mendesak Penjabat Bupati Buru agar dapat menginstruksikan kepala Dinas pendidikan dan BPKAD, agar segera melakukan proses pembayaran hutang DAK Tahun 2021 Sesuai dengan progres Fisik pekerjaan yang telah dikerjakan oleh penyedia.

Empat, melakukan sasi/palang terhadap Gedung sekolah SD Negeri 7 Buru dan SD Bina Umat dan tidak diperkenankan untuk dilakukan aktivitas belajar mengajar sampai menunggu proses pembayaran yang dilakukan oleh Pemkab Buru.

Lima, apabila dalam kurun waktu 3 hari tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, maka kami akan melakukan palang susulan terhadap gedung sekolah yang telah kami kerjakan pada tahun 2021 yang tersebar di 10 kecamatan di kabupaten Buru. (S-15)