AMBON, Siwalimanews – Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena, untuk kedua kalinya lewat program walikota jumpa rakyat (Wajar), menemui warga kota untuk mendengar keluhan maupun usulan yang disampaikan warga scara langsung.

Pertemuan dengan warga yang dipusatkan di teras Balai Kota, Jumat (2/9), walikota yang didampingi sejumlah pimpinan OPD, mendengar keluhan dan laporan terkait dengan lampu penerangan jalan yang berada di setiap sudut kota kini tidak berfungsi, sehingga kawaan tersebut gelap dan takut dilewati oleh warga.

Selain penerangan jalan, beberapa warga juga mempertanyakan proses pemilihan Raja Negeri Passo serta proses pengurusan IMB yang masih berbelit-belit, serta mempertanyakan sejumlah aset pemkot.

Menanggapi keluhan warga, walikota menjelaskan, apa yang disampaikan hari ini, akan segera ditindaklanjuti. Sama halnya dengan Wajar perdana, sebagian yang disampaikan warga pada Jumat pekan lalu, telah ditindaklanjuti.

“Seperti persoalan air bersih di Kebun Cengkeh, kini sudah kembali jalan, persoalan kenyamanan berusaha di AY Patty juga sudah, yang belum soal Jalan yang rusak, karena kita butuh anggaran untuk perbaikan, dan saya sampaikan ke Dinas PUPR, supaya kalau ada pekerjaan ditempat lain, maka jalan yang berlobang bisa sekalian ditambal, sehingga tidak perlu anggaran khusus untuk itu,” ungkap walikota.

Walikota mengaku, program yang digagasnya itu, sangat membantunya untuk mengevaluasi setiap organisasi perangkat daerah di Lingkup Pemkot Ambon.

“Misalnya soal perizinan, akhirnya saya tahu, bahwa selama ini di Dinas Penanaman Modal-PTSP itu, ternyata belum ada perwakilan OPD teknis, padahal harus ada, agar masyarakat tidak masuk lewat pintu-pintu lain,” tandas walikota.

Olehs ebab itu, walikota berjanji akan  menerbitkan surat keputusan, agar 17 OPD lainnya mempunyai perwakilan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Dengan semakin banyaknya pengaduan dan penyampaian aspirasi dari warga, itu bertanda bahwa, kepercayaan warga kota kepada pemerintah, semakin meningkat.

“Artinya, kalau masyarakat mau sampaikan aspirasi atau keluhannya kepada pemerintah, itu berarti kepercayaan masyarakat ada untuk pemerintah,” jelasnya. (S-25)