AMBON, Siwalimanews – Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena memastikan tidak ada intimidasi pemerintah dalam proses lelang pengelolaan parkir elektronik atau e-Parkir.

Panitia lelang pun telah diperintahkan untuk memeriksa kelengkapan peserta yang mengikuti tender e-Parkir.

“Kita tidak ada intimidasi dan aaya minta tim pengadaan barang dan jasa untuk mengecek seluruh kelengkapan peserta lelang. Kalau dia di Jakarta, cek dia punya angkutan publik, cek semuanya, yang tidak memenuhi syarat digugurkan,” tegas walikota kepada wartawan di Balai Kota, Rabu (8/3).

Ia mengaku pemerintah juta tidak mungkin melakukan hal-hal di luar aturan.

Langkah itu dilakukan, agar tidak ada kesalahan dalam penetapan pemenang pengelolaan parkiran nantinya.

“Satu dua hari ini pasti sudah diumumkan pemenangnya,” ujar walikota.

Orang nomor satu di balai kota juga menjamin apabila panitia melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum selama proses lelang dilakukan maka pihaknya siap menerima konskuensi hukum.

“Akan diuji nanti, kalau memang dalam penentuan pemenang ada hal yang kami langgar maka silakan laporkan kami ke pihak berwajib,” pintanya.

Ditanya soal siapa kira-kira yang nanti akan mengelola parkiran, dirinya kembali menegaskan kalau tidak mengetahuinya.

“Saya tidak tahu. Kalau soal pemenang tender, saya sudah tegaskan, kalau kadis main-main, saya sendiri yang akan lapor, itu ketegasan saya selaku pemimpin, silakan dinilai atau dicek nanti pemenangnya siapa, apakah itu sesuai aturan atau tidak. Kita ini mau kembalikan kepercayaan publik soal kinerja pemerintah,” tandasnya.

Dishub Tertutup

Diberitakan sebelumnya, Dinas Perhubungan Kota Anbon terkesan menutupi proses tender parkir elektronik.

Padahal tender ini sendiri sudah dilakukan sejak awal Januari 2023 hingga saat ini, tak ada kejelasannya. Yang lebih aneh lagi  para petinggi dinas yang dipimpin Robby Sapulette ini ramai-ramai memilih bungkam soal tender tersebut.

Sementara Kadis Perhubungan Kota Ambon, Robby Sapulette yang dikonfirmasi Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (6/3) tak meresponnya, bahkan pesan singkat melalui whatsapp serta SMS juga tak digubris.

Hal senada juga datang dari Sekretaris Dishub Dody Rettob, yang dikonfirmasi juga enggan berkomentar, bahkan Rettob meminta agar persoalan itu ditanyakan ke kepala dinas.

“Masalah ini langsung ke pak kadis saja, karena itu propernya pak kadis,” tulis Rettob lewat pesan whatsappnya.

Kepala Pengelola Parkir Petrus Ngeljaratan yang coba dikonfir­masi juga enggan berkomentar, sebab dirinya belum mendapat­kan ijin untuk berkomentar dari Kadis Perhubungan.

“Saya tidak bisa bicara kalau belum dapat ijin dari pak kadis, jadi saya mohon maaf yah,” ucap Ngeljaratan.(S-25)