DOBO, Siwalimanews – Pasca pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM secara lang­sung turut berdampak terhadap biaya mahasiswa PSDKU Unpatti Aru.

Sekretaris GMKI cabang Aru, Marco Karelauw dalam orasinya meminta agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan satu bus khu­sus untuk rute Dobo rumah tiga yakni mahasiswa PSDKU Aru dan siswa/i SMA negeri 1 PP Aru.

Ini merupakan tuntutan utama kami, karena untuk jalur kami ini tidak ada mobil angkot yang melintasi­nya,” ungkap Karelauw, saat laku­kan aksi demo di depan kantor bu­pati Aru, Jumat (9/9).

Selain itu, daerah kita ini kepu­lauan yang sebagian besar perhubungan transportasi laut yang nota bennya membutuhkan biaya BBM sangat tinggi. Belum lagi, BBM yang di pulau-pulau sulit sekali didapat, kalau pun ada harga bukan lagi sama (satu harga) sesuai dengan aturan yang berlaku

“Kami mengharapkan agar apa yang menjadi tuntutan kita ini dapat diperjuangkan pemerintah daerah,” ujarnya.

Aksi demo yang tergabung dari gmki cabang Aru, GMNI cabang Aru dan mahasiswa PSDKU Unpatti Aru diterima oleh bupati dan wakil bupati, dr. Johan Gonga dan Muin Sogalrey dengan mendapatkan penjagaan dari jajaran polres Aru.

Menanggapi tuntutan tersebut, bupati mengatakan kenaikan BBM memang sangat berdampak pada semua sektor, namun kami (pemkab) tidak bisa berbuat banyak karena itu merupakan putusan pemerintah pusat.

Ini putusan pemerintah pusat, tuntutan ade-ade kita terima dan menjadi masukan kita ke pemerintah pusat terkait dengan kenaikan harga BBM.

Namun, terkait bus khusus akan dipertimbangkan. Kalau mereka berat pengeluaran untuk transpor­tasi, kalau ada sepeda gunakan sepeda, dulu juga kita jalan kaki.

Tanggapan bupati ini membuat kondisi semakin memanas dengan terjadinya teriakan dari para pendemo.

Jika dalam setahun biaya Rp. 10 miliar untuk operasional PSDKU khususnya operasional dosen dan lainnya, lalu kita hanya minta satu bus saja sulit.

Kami tidak minta beasiswa atau lainnya, kami hanya minta satu bus saja,”ungkap sekretaris GMNI Aru, Benediktus Alatubir menanggapi jawaban bupati. (S-11)