Rehab Mess Maluku sebagai Kantor Perwakilan Provinsi Maluku yang terletak di Jalan Kebun Kacang Raya No 20 Jakarta Pusat hingga kini belum tuntas dikerjakan dan terhitung sudah empat tahun.

Hingga berakhirnya masa kontrak, proyek yang telah menghabiskan anggaran Rp 20,7 miliar itu tak kunjung tuntas.

Di tahun 2023 ini saja, anggaran sebesar Rp 4.4 miliar juga 100 per­sen cair namun proyek  tersebut tak selesai juga. Pemprov Maluku sejak tanggal 27 April 2023 lalu menunjuk CV Sisilia Mandiri sebagai kontraktor pelaksana rehabilitasi dengan waktu pekerjaan selama 120 hari dan berakhir pada 26 Agustus lalu.

Miliaran rupiah tersebut diperuntukkan perbaikan 57 kamar dan pengadaan seluruh kebutuhan kamar yang berada di lantai empat hingga lantai tujuh seperti pengadaan sprint bead, bantal kepala, bantal guling closed, shower, televisinya dan lainnya.

Sebelumnya Sekda Maluku, Sadli Ie berjanji dalam bulan November 2023 lalu Mess Maluku sudah bisa dioperasionalkan. Namun sayangnya hingga kini belum juga tuntas dikerjakan.

Kembali Kepala Dinas PUPR Maluku, Ismail Usemahu memastikan seluruh pengerjaan fisik proyek Mess Maluku telah tuntas dikerjakan. Dimana kewenangan untuk mengoperasionalkan bukan menjadi kewenangan Dinas PUPR.

Belum difungsikan Mess Maluku membuat sejumlah dewan mendesak, sampai dengan saat ini aset milik daerah di jantung ibu kota negara itu belum juga beroperasi.

Kepala Dinas PUPR boleh mengklim penyelesaian Mess Maluku namun Pemprov Maluku tidak mampu memfungsikan Mess Maluku secara baik.

DPRD tentu saja memberikan atensi terhadap Mess Maluku agar segera difungsikan tetapi belum juga artinya wajah provinsi Maluku di Jakarta itu tidak bisa berfungsi.

Padahal Mess Maluku akan dilihat orang sebagai etalase orang Maluku di Jakarta dan secara jujur harus dikatakan belum bisa dikelola secara baik.

Memang pemprov berjanji dalam waktu dekat seluruh proses finishing Mess Maluku akan selesai dilakukan sehingga dapat dioperasikan. Jika pengelolaan harus dari pihak ketiga supaya langsung ada pemasukan PAD, kalau dari Pemda harus keluarkan biaya untuk operasional lagi

Pemprov seharusnya segera operasionalkan Mess Maluku sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Apalagi sudah empat tahun Kantor Perwakilan Maluku di Jakarta ini tidak difungsikan.

Hal ini tentu saja sangat merugikan masyarakat Maluku, karena itu Pemprov Maluku harus segera menanggani masalah ini dengan baik. Sangat disayangkan anggaran miliran rupiah telah digunakan untuk rehab Mess Maluku namun belum juga tuntas dikerjakan.

Kita berharap janji untuk agar Mess Maluku sebagai aset daerah Maluku akan segera tuntas bukan lagi janji belaka, tetapi betul-betul bisa dibuktikan. Dan selanjutnya bisa difungsikan sehingga ada peningkatan PAD.

Kritikan keras dari sejumlah anggota dewan Provinsi Maluku menjadi catatan penting bagi Pemprov Maluku untuk segera bertindak tegas meminta, kontraktor menuntaskan Mess Maluku itu, dan jika harus mencari pihak ketiga untuk bisa operasionalkan, maka harus segera dilakukan, agar Kantor Perwakilan Maluku di Jakarta Pusat ini bisa berfungsi. Semoga (*)