PON XX Papua sudah selesai dihelat, namun cerita kelam masih menyelimuti para atlet asal Maluku. Sampai saat ini, belum satupun atlet peraih medali, baik emas, perak maupun perunggu serta pelatih menerima bonus dari Pemprov Maluku.

Padahal, jauh-jauh hari pemprov sudah berjanji akan memberi bonus kepada para atlet peraih medali emas sebesar Rp 200 juta, perak Rp 150 juta dan perunggu Rp 150 juta.

Sedangkan untuk pelatih yang atletnya meraih medali emas, dijanjikan bonus sebesar Rp 60 juta, perak Rp 45 juta dan perunggu Rp 35 juta. Sudah satu bulan janji bonus itu tidak kunjung direalisasikan.

Pemprov Maluku ternyata memasukan bonus PON ke dalam APBD-P. Praktis anggaran miliaran rupiah itu belum dapat dicairkan. Seharusnya bonus itu masuk dalam APBD murni.

Disinilah peran KONI Maluku menyelamatkan kepentingan atlet. Sangat lucu jika bonus atlet PON dialokasikan pada APBD-P, padahal pemerintah harusnya sadar atlet telah berjuang mengangkat nama baik daerah.

Sebelum atlet PON berangkat, bonusnya harus siap sesuai dengan target. Toh nantinya kalau tidak sesuai target, sisa anggaran dikembalikan ke kas daerah. Sayangnya, bonus itu dianggarkan di APBDP. Jumlah atlet Maluku yang berlaga di arena PON XX Papua sebanyak 44 orang. Lucunya, dari jumlah itu KONI dan Pemprov Maluku belum mampu menanganinya dengan baik.

Kondisi ini memicu atlet ragu dengan janji pemerintah. Suatu saat atlet akan  bersikap dan bisa saja hengkang membelah daerah lain. Pemerintah daerah tidak konsisten.

Sejak awal PON digelar sampai kepulangan atlet, pemerintah daerah tidak respek. Memang atlet-atlet Maluku sudah menunjukan kekecewaan itu di arena PON. Belum lagi, dukungan pemerintah daerah minim.

Buktinya, bonus tidak pernah direalisasikan, padahal pemberian bonus adalah salah satu bentuk apresiasi terhadap prestasi olahraga dan tidak boleh diingkari oleh pemerintah.

Karena bonus atlet itu sudah diplotkan dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2021, maka menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Maluku segera mengeksekusi kepada para peraih medali plus pelatih.

Jika pemerintah provinsi menghambat pembayaran bonus atlet berprestasi, akan berdampak kepada penurunan prestasi olahraga diwaktu-waktu mendatang.Kita berharap realisasi pencairan bonus atlet segera dilakukan pemerintah. Hal itu untuk menghindari menurunnya prestasi olahraga Maluku. (**)