AMBON, Siwalimanews – DPRD Maluku melalui Komisi II menduga adanya praktek penimbunan beras yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang menyebabkan harga beras melonjak.

Dugaan adanya penimbunan beras tersebut diungkapkan Sekretaris Komisi II DPRD Maluku Ruslan Hurasan kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (17/10).

Pasalnya, berdasarkan hasil komunikasi dengan pihak terkait, ternyata distribusi stok beras di Maluku stabil dan terjaga selama beberapa pekan terakhir. Namun sayangnya, harga beras dipasar tradisional maupun modern justru mengalami peningkatan dan dikeluhkan masyarakat.

“Karena kestabilan beras itu tidak sejalan dengan harga beras, maka ini ada masalah di tingkat distributor, bisa jadi dugaan ada penimbunan-penimbunan,” ungkap Hurasan.

Menurutnya, persoalan ini harus menjadi konsen semua pihak, baik pemprov melalui Disperindag agar secepatnya dilakukan koordinasi dengan pihak terkait, khususnya Perum Bulog yang punya tugas dalam hal distribusi beras.

Bahkan, jika diperlukan harus diaktifkan kembali tim pencegahan monopoli beras yang selama ini bertugas mencegah monopoli beras harus kembali diaktifkan

“Kami ingin supaya pemprov aktifkan kembali tim ini untuk mencegah praktek monopoli beras yang dapat menyebabkan kelangkaan beras,” ujar Hurasan.

Tim tersebut kata Hurasan, dapat berkoordinasi dengan tim pengendalian inflasi daerah guna menstabilkan harga beras di pasaran, baik pada pasar tradisional maupun modern.

Komisi II juga telah mengagendakan pemanggilan terhadap Perum Bulog guna meminta penjelasan terkait pengawasan distribusi beras.

“Memang ada agenda komisi yang lain yang harus dijalankan dan pimpinan komisi sudah memutuskan untuk akan memanggil Perum Bulog dalam waktu dekat,” tandas Hurasan.(S-20)