AMBON, Siwalimanews – Sikap Sinode GPM jelas! Tidak akan menggubris rekomendasi yang coba menembus sistim baku yang terbangun di kampus orang basudara selama ini. Seperti yang sudah di­rencanakan semula, Selasa (10/8) pukul 09.00 WIT, ratusan mahasiswa UKIM sudah long march dari kam­pus menuju Kantor Guber­nur. Tujuannya berunjuk rasa menolak kesewenang-wenangan Gubernur Ma­luku, terhadap Yayasan Perguruan Tinggi GPM, yang membawahi UKIM.

Dipimpin langsung Ke­tua Umum Senat Mahasiswa UKIM Vinsensius Talubun, se­panjang perjalanan, mereka me­lakukan orasi secara bergantian, menentang langkah intervensi Gubernur Murad.

Mahasiwa yang mengenakan jeket almamater dan kaos hitam, ngotot meminta penjelasan resmi Gubernur Murad Ismail, soal rekomendasi ke Yaperti untuk memilih Josephus Noya sebagai Rektor UKIM, me­nggantikan Yafet Damamain, yang masuk usia pensiun.

Diantara peserta ada yang terlihat membawakan pamflet bertuliskan “Mari kita lawan intervensi Gu­bernur Maluku, Calon rektor bukan urusan gubernur, UKIM anak kandung GPM, Urusi saja dan PEN jangan urusi suksesi rektor, Kampus bukan ladang politik Bos serta Rekomendasi salah alamat boss” dan masih banyak lagi.

Tiba di depan gerbang utama Kantor Gubernur, Talubun langsung berorasi. Dia menuntut Murad harus memberikan pernyataan resmi kepada mereka.

“Secara kelembagaan UKIM merupakan kampus swasta, namun yang menjadi kegelisahan kami kenapa harus ada intervensi dari Gubernur Maluku,” tandas Talubun.

Untuk itu kata Talubun, patut dipertanyakan ada apa, sehingga Gubernur Murad melakukan in­tervensi terhadap UKIM.

“Kami menolak adanya intervensi yang dilakukan,” teriaknya.

Talubun menegaskan, UKIM ataupun kampus lainnya di Maluku bukan ladang politik, tetapi kampus yang membangun potensi generasi muda. Itulah tangung jawab dan fungsi kampus sesungguhnya. Oleh sebab itu, sebagai mahasiswa, me­reka diharuskan untuk menjaga marwah dari lembaga pendidikan UKIM.

“Saya mau sampaikan ketika rekomendasi dikeluarkan sampai saat ini belum ada sikap dari Gu­bernur Murad Ismail, karena sudah memicu konflik internal di dalam kampus,” tegasnya.

Gubernur Murad Ismail kata Talubun, seharusnya memberikan pertanggungjawaban secara moral kepada masyarakat Maluku seca kolektif, terkait surat rekomendasi yang dikeluarkannya.

“Kami butuh klarifikasi. Kita tidak lawan dengan tindakan fisik. Cabut rekomendasi itu, karena kami menolaknya,” ucapnya.

Datangi UKIM

Sehari sebelumnya, Wakil Gu­bernur Maluku, Barnabas Orno, siang mendatangi kampus UKIM di Kawasan Talake. Orno datang dite­mani pelaksana harian Sekda Maluku Sadli Ie dan sejumlah pimpinan OPD.

Kedatangan mendadak itu erat kaitannya dengan rencana aksi demo yang digagas senat maha­siswa UKIM, terkait rekomendasi Gubernur Maluku kepada Yaperti GPM.

Rumors lalu merebak kencang di­antara mahasiswa. Ketua ikatan alumni UKIM itu datang untuk meminta demo tidak dilakukan. Konon Orno diperintah langsuing oleh Murad untuk bertemu rektor untuk menyampaikan maksudnya itu.

Mahasiswa tetap keukeuh untuk beraksi besok hari. “Bagi senat ma­hasiswa UKIM kita telah berko­mitmen bahwa aksi ini tetap dija­lankan meskipun tepat dihari ini Wakil Gubernur turun menjumpai rektor UKIM untuk membicarakan persoalan rekomendasi,” ungkap Talubun seperti dilasir Siwalima­news.

Selain itu, kedatangan orang nomor dua di Maluku itu, kata Ta­lubun telah menimbulkan kekece­waan di kalangan mahasiswa lantaran dalam perjumpaan ini tidak dilibatkan unsur mahasiwa, artinya hanya komunikasi terselubung dilakukan antara rektor dengan Wakil Gubernur Maluku serta Plh Sekda Maluku Sadly Ie.

Talubun menegaskan, kedatangan Wagub tidak tepat sebab pelaku utama dari adanya rekomendasi tersebut ialah Gubernur Maluku Murad Ismail, bukan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno.

Terpisah, Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku Jafet Damamain membantah kedatangan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno berkaitan dengan klarifikasi terkait dengan rekomendasi yang diterbitkan Gubernur Maluku.

“Yang pasti beliau datang hanya untuk kita koordinasi saja,” ungkap Damamain sebagaimana dilansir Siwalimanews, Senin (9/8).

Jalannya Aksi

Setelah beberapa jam melakukan aksi di depan gerbang utama, senat mahasiswa UKIM akhirnya ditemui Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno. Awalnya mahasiswa menolak saat mengetahui Orno yang datang menemui mereka, namun akhirnya mereka mau menerima untuk me­nyampaikan klarifikasi ke gubernur.

Di depan massa, wagub me­nyam­paikan klarifikasi gubernur terkait surat rekomendasi tersebut. Me­nurut Orno, rekomendasi itu dike­luarkan dikarenakan Josephus Noya datang minta untuk direkomen­dasikan.

“Saya mewakili pemda Maluku perlu mengklarifikasi rekomendasi itu, karena memang yang bersang­kutan datang minta untuk direko­mendasikan sebagai calon rektor,” ucapnya.

Menurutnya, karena ada permin­taan itu, maka gubernur memberikan rekomendasi tersebut.

“Siapapun yang datang minta rekomendasi untuk calon rektor UKIM saya kira pasti dilayani,” ucapnya.

Walau demikian, lanjut Orno, rekomendasi tersebut tidak bersifat eksekutorial. Selain itu tambahnya, dalam statuta UKIM pun reko­men­dasi pemerintah tidak merupakan syarat mutlak.

“Tetapi kalau toh cara pandang civitas akademika dalam menjaga netralitas kelembagaan UKIM me­nganggap bisa bernuansa inter­ven­si, anggap saja rekomendasi ter­sebut tidak pernah ada,” tutur Orno.

Usai mendengar penjelasan Orno, Ketua Umum Senat Mahasiswa UKIM Vinsensius Talubun kemu­dian membacakan dua poin per­nyataan sikap,  pertama, meminta Gubernur Maluku mem­pertang­gungjawabkan rekomendasi kepada calon Rektor UKIM dalam suksesi mendatang dan kedua, meminta Gu­bernur Maluku menyatakan permin­taan maaf secara terbuka kepada seluruh civitas akademika UKIM.

Usai membacakan tuntutan mereka, Talubun kemudian menyerahkan pernyataan sikap itu kepada Orno.

Sikap Sinode GPM

Dari Kantor Gubernur, massa mahasiswa kemudian melanjutkan aksi mereka ke Kantor Sinode GPM. Talubun yang menjadi komandan aksi, minta agar Ketua Sinode GPM bisa menemui mereka.

“Kita datang untuk menyampaikan keluhan seorang anak kepada bapak. Kita hanya membacakan tuntutan, kami minta untuk melihat masalah ini secara baik,” ucap Sekretaris Senat UKIM Yosi Linansera.

Selang beberapa menit kemudian, Ketua MPH Sinode GPM Pendeta Elifas Maspaitella menemui maha­siswa UKIM.

“Kalian boleh datang, tetapi tidak ada yang teriak-teriak. Saat ini kita sementara ada dalam pandemi Covid-19, kita tidak mau ada klaster baru lagi saat ini,” ucap Maspaitella.

Pada kesempatan itu juga, Maspaitella minta kepada mahasiswa yang lain untuk kembali ke kampus, sementara beberapa perwakilan dari setiap fakultas akan melakukan audiens guna membahas persoalan rekomendasi Gubernur Maluku terkait calon rektor.

Usai mendengar penjelasan Ketua Sinode, mahasiswa yang melakukan aksi itu kemudian membubarkan diri kembali ke kampus, sementara be­berapa perwakilan dipersilahkan masuk ke dalam ruang rapat Kantor Sinode.

Sayangnya saat pertemuan ber­langsung, wartawan tak dijinkan untuk meliput.

Sekitar pukul 14.09 WIT pertemuan perwakilan senat mahasiswa dan Sinode GPM selesai dan mahasis­wapun meninggalkan Kantor Sinode GPM.

Usai pertemuan Maspaitella ber­janji, seluruh proses pemilihan Rektor UKIM akan berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku di GPM, Yaperti, maupun UKIM sendiri.

“Dalam proses itu pemilihannya melalui senat maupun fakultas bahkan senat universitas dan yaya­san. Dengan demikian biarlah proses itu berlangsung sesuai dengan me­kanisme yang ada,” ujar Maspai­tella.

Ia berharap, siapapun yang akan terpilih memimpin UKIM, harus ingat, bahwa sama halnya memimpin gereja, karena UKIM adalah bagian dari GPM.

Ditanya soal tuntutan mahasiswa, Maspaitella mengaku, memang ada tuntutan yang disampaikan oleh perwakilan senat mahasiswa, namun dalam pertemuan tadi mereka tidak membahasnya.

“Kita hanya melakukan percaka­pan pengembalaan dengan mereka, agar yang pertama mereka fokus pada kuliah, jika mau melakukan fungsi kritis sebagai people power, mereka harus melakukannya pada aspek-aspek yang lain yang mesti dikritisi sebagai elemen pendukung demokrasi,” ucap Maspaitella.

Walaupun demikian, kata Mas­paitella, dalam pertemuan itu dirinya telah menyampaikan himbauan dari Sinode GPM terkait proses pemilihan rektor tetap akan berlangsung mengikuti ketentuan dan mekanisme yang ada.

“Nanti kita kelola secara internal, yang pasti kita berusaha supaya kemurnian kita sebagai gereja dan kemudian UKIM sebagai lembaga intelektual akan terus kita perta­hankan dan kita jaga, karena ke­pemimpinan UKIM adalah kepe­mimpinan dari gereja,” jelas Maspaitella.

Selain Maspaitella, hadir dalam pertemuan itu antara lain perwakilan senat mahasiswa, Wakil Ketua I MPH Sinode GPM pendeta L Ba­karbessy, Wakil Ketua II HI Hetharie, serta anggota MPH Sinode pendeta Nancy Soulissa dan pendeta Rudi Rahabeat.

Rekomendasi

Sebagaimana diberitakan, Guber­nur Murad, diduga telah mengin­tervensi suksesi pemilihan Rektor UKIM periode 2021-2025.

Pasalnya, secara terang-tera­ngan gubernur menyurati Ketua Ya­perti GPM, untuk memilih Josephus Noya sebagai Rektor UKIM periode 2021-2025.

Dalam surat berlogo garuda emas dengan kop tertulis GU­BERNUR MALUKU itu berno­mor 424/2364, tanggal 22 Juli 2021, gubernur meminta Yaperti memilih Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat UKIM itu untuk selanjutnya menjadi Rektor UKIM periode 2021-2025.

Menurut Murad seperti tertulis dalam surat itu, rekomendasi tersebut diladasi beberapa hal antara lain,  integritas, kredibilitas dan kapabilitas calon sangat baik.

Selain itu Murad menegaskan kalau perhatian calon terhadap dunia pendidikan sangat tinggi, disamping kinerja dan kapasitas akademik calon sangat baik.

Selanjutnya Murad coba meya­kinkan Yaperti kalau calon yang direkomendasikannya, bebas atau bersih dari segala dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pada poin berikutnya Murad me­nerangkan kalau calon juga memiliki komitmen yang sangat tinggi ter­hadap penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government).

Selain itu, Murad memastikan kalau hubungan kerja sama antar calon dengan Pemerintah Provinsi sangat baik.

Dalam surat itu juga gubernur me­re­komendasi kepada Ketua Yayasan Pergurungan Tinggi GPM kiranya berkenan untuk memberikan hak sua­ranya kepada calon untuk menjadi Rektor UKIM periode 2021-2025.

Surat rekomendasi itu ditanda­tangani langsung oleh Gubernur Maluku, kemudian distempel de­ngan tinta basah, lazimnya admi­nistrasi surat menyurat resmi.

Surat itu kemudian tembusannya dikirim kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Ambon, Ketua Sinode GPM, Senat UKIM , Rektor UKIM dan Josephus Noya sebagai calon yang dijagokan Gubernur Murad.

Mirisnya surat rekomendasi gubernur ini dikirim akhir Juli lalu, padahal saat itu Senat UKIM sama sekali belum membentuk Komisi Calon Pemilihan Rektor.

Bahkan Yaperti GPM sama sekali belum menetapkan syarat atau kriteria pencalonan rektor untuk selanjutnya diserahkan kepada KCPR untuk dilaksanakan.

Yaperti Kaget

Sementara itu, pelaksana tugas Ketua Yaperti GPM, Bob Mosse kepada Siwalima mengaku belum mengetahuinya dan kaget kalau ada surat seperti ini ke Yaperti. “Saya belum tahu, perinsipnya saya juga kaget ada surat rekomendasi itu,” cetus Mosse melalui sambungan selulernya, Sabtu (7/8).

Mosse mengaku kaget, lantaran tahu kalau gubernur tidak memiliki kewenangan untuk itu.

“Pemerintah tidak punya kewa­jiban untuk memberikan dukungan da­lam bentuk rekomendasi. Kita akan bahas hanya sebatas surat ini untuk apa dan tujuannya apa, tidak bahas subtansi kita bahas untuk apa surat ini dan tujuannya apa,” ujarnya.

Katanya, semua civitasnya aka­de­mika UKIM punya hak yang sama un­tuk mencalonkan diri degan tidak perlu meminta dukungan dari pihak luar.

Sementara itu Siwalima juga su­dah beberapa kali menghubungi Jo­sephus Noya melalui pesan tertulis, maupun sambungan telepon guna meminta penjelasan soal surat yang jadi pole­mik ini, namun tak direspons hingga berita ini naik cetak. (S-51/S-50)