AMBON, Siwalimanews – Keputusan Gubernur Maluku ter­pilih Hendrik Lewerissa menolak berbagai fasilitas daerah baik anggaran pelantikan maupun peng­adaan mobil dinas baru diapresiasi sejumlah kalangan.

Sikap Ketua DPD Partai Demo­krat Maluku itu sejalan dengan ke­bijakan efisensi anggaran yang di­gaungkan Presiden Prabowo Su­bianto.

Akademisi Fisip Unpatti, Said Les­­taluhu menilai apa yang dila­kukan gubernur terpilih sebagai ben­tuk upaya penghematan terhadap anggaran daerah.

Keputusan tersebut kata Said, telah selesai dengan kebijakan Pemerintah Pusat di bawah Presiden Prabowo untuk mela­kukan efisiensi terhadap ang­garan daerah.

Gubernur terpilih terkesan tidak ingin menggunakan uang daerah untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya hanya seremonial.

“Dalam kaitan dengan efisensi anggaran yang dilakukan peme­rintah pusat sebagai pendukung presiden, gubernur sudah melakukan tindakan yang tepat,” ujar Said saat dihubungi Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (11/2).

Said mengatakan, apa yang dilakukan gubernur terpilih harus menjadi pembelajaran atau edukasi bagi Pemda, sebab memang efisiensi yang dilakukan gubernur terpilih jelas dengan semangat penghematan anggaran.

“Sekarang fokus agar angga­ran yang digunakan benar-benar diprioritaskan kepada hal-hal yang bermanfaat bagi masya­rakat, salah satunya makan bergizi gratis, ketimbang menghabiskan anggaran untuk seremonial seperti itu,” terangnya.

Apresiasi

Akademisi Fisip UKIM Amelia Tahutu menyambut baik sikap kenegarawanan Hendrik Lewerissa yang menolak mobil dinas baru miliaran rupiah maupun resepsi pelantikan ratusan juta rupiah.

Dikatakan apa yang dilakukan Gubernur Maluku terpilih menunjukkan jika pemimpin Maluku kedepan pro terhadap kepentingan masyarakat.

Sikap gubernur terpilih ini lanjut Tahitu, sejalan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto yang lebih meng­utamakan kepentingan masyarakat.

“Bagi kami penolakan yang dilakukan gubernur terpilih Hendrik Lewerissa untuk menerima mobil dinas baru maupun resepsi pelantikan dengan menggunakan anggaran daerah itu sangat baik, ditengah kebijakan efisiensi anggaran,” ujar Tahitu kepada Siwalima  melalui telepon selulernya, Selasa (11/2).

Menurutnya, jika Hendrik Lewerissa hanya memikirkan dirinya sendiri maka bisa saja semua fasilitas yang telah dianggarkan dalam APBD itu diterima.

Apalagi secara normatif tidak salah seorang gubernur menerima fasilitas tersebut karena tidak bertentangan dengan aturan. “Kebijakan ini memperlihatkan Gubernur Maluku yang baru pro kepada masyarakat, apalagi ditengah kondisi masyarakat Maluku yang masih miskin,” jelasnya.

Sosok Ikhlas

Sementara itu, Akademisi Fisip Unidar Sulfikar Lestaluhu mengatakan Hendrik Lewerissa merupakan sosok yang ikhlas dengan daerah.

Dijelaskan aturan sejak memberikan ruang kepada Gubernur dan Wakil Gubernur mendapatkan fasilitas pendukung dari daerah dan hal itu tidak salah.

Namun jika gubernur terpilih Hendrik Lewerissa memilih menolak mobil dinas baru dengan nilai miliaran rupiah ditambah dengan resepsi pelantikan ratusan juta rupiah maka, Hendrik Lewerissa sementara mengikhlaskan diri untuk membangun daerah.

“Tentu ini keputusan baik yang diambil pak gubernur baru kita sebab bisa saja beliau menerima itu tapi ternyata tidak dilakukan,” kata Lestaluhu kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (11/2).

Lebih lanjut langkah gubernur terpilih yang lebih memilih menolak sejumlah fasilitas miliaran rupiah sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melakukan efisiensi terhadap belanja pemerintah.

Menurutnya sudah sepantasnya gubernur mendukung setiap kebijakan Presiden apalagi menyangkut kepentingan masyarakat.

“Keputusan pak Gubernur baru ini menunjukkan bahwa Gubernur Maluku terpilih mendukung penuh kebijakan presiden Prabowo dan itu harus di dukung semua elemen masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Aktivis Lembaga Pemantauan Penyelenggara Negara Minggus Talabessy memberikan apresiasi kepada Gubernur terpilih Hendrik Lewerissa yang telah menolak sejumlah fasilitas yang dibiayai oleh anggaran daerah.

Dikatakan, pemimpin harus memikirkan kepentingan masyarakat dengan tidak menghamburkan uang daerah untuk hal yang tidak sifatnya seremonial.

“Ini langkah bagi yang ditunjuk Gubernur Maluku terpilih dan sejalan dengan kebijakan efisensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Pusat,” ucap Talabessy kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (11/2).

Menurutnya, efisiensi belanja pemerintah mestinya dilakukan sejak dahulu sehingga anggaran yang tersedia lebih diprioritas­kan pada kebutuhan masyara­kat yang lebih mendesak.

“Ketika mobil dinas baru dan resepsi pelantikan yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah ditolak maka gubernur terpilih sedang memberikan contoh yang baik bagi semua jajaran birokrasi,” tandasnya. (S-20)