AMBON, Siwalimanews – Anggota DPRD Provinsi Maluku dapil Maluku Tenggara, Kota Tual dan Kabupaten Aru Saodah Tethool, memberikan peringatan keras kepada Dinas Pariwisata terkait dengan pengelolaan parawisata di bumi Larvul Ngabal.

Pasalnya, Dinas Parawisata Provinsi Maluku diduga melakukan pemotongan anggaran yang mestinya dialokasikan bagi promosi dan pengelolaan parawisata di kabupaten tersebut.

Hal ini terbukti dengan adanya kesepakatan Badan Anggaran saat pembahasan APBD tahun 2022, dimana Banggar dan pemprov telah menyepakati Rp1 miliar untuk mensupport Festival Pesona Meti Kei dan pembangunan guest house di kawasan Ohoi Ngilngof, Kecamatan Manyeuw, Kabupaten Malra.

Namun, pada saat pengesahan anggaran tersebut, malah kedua item ini dihapus dengan dalil anggaran yang dimiliki Dinas Parawisata tidak cukup untuk membiayai event tersebut.

“Sebagai wakil rakyat dari dapil VI, saya juga menginginkan penganggaran yang baik dari Dispar Maluku, jangan ada kesan tebang pilih, atau faktor suka atau tidak suka,” tegas Tetthol kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (27/4).

Menurutnya, salah satu potensi parawisata Maluku yang telah meluas di Indonesia hanya Festival Pesona Meti Kei dan telah menjadi agenda Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Akan tetapi, dari tahun ke tahun Pemerintah Kabupaten Malra diperhadapkan dengan persoalan minimnya anggaran, karena sebagian anggaran yang diusulkan pemkab dihapus sepihak.

“Tentu tidak baik, sebab kita tahu banyak spot wisata unggulan di Kepulauan Kei, yang menjadi ikon wisata provinsi ini seharusnya disupport, kan di satu sisi juga berimplikasi pada PAD,” ujar Tethool.

Politisi Gerindra Maluku ini pun mengingatkan Dinas Parawisata untuk memiliki perhatian khusus terhadap persoalan anggaran kegiatan, yang selama ini terkesan dihapus atau dihilangkan secara sepihak.

Untuk itu, Dinas Pariwisata harus mengakomodir setiap usulan alokasi anggaran kegiatan yang diusulkan Pemkab Malra, sehingga promosi pariwisata dapat dilakukan dengan baik.(S-20)