AMBON, Siwalimanews – Menjelang masa pensiunnya Moh Djumpa dari posisi Sekda Aru, maka Bupati diminta untuk mengutamakan anak daerah dalam proses seleksi hingga penentuan sekda yang baru.

Tokoh Pemuda Aru Collin Leppuy dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalimanews, Selasa (8/11) mengaku, tidak dapat dapat dipungkiri, bahwa ada nama-nama yang telah menjadi bahan pertimbangan untuk menggantikan posisi Moh. Djumpa, yang tentunya, mengacu pada aturan dan mekanisme yang berlaku.

“Dalam konteks ini, maka mestinya panitia seleksi sekda, jauh-jauh hari sudah dibentuk, untuk menyeleksi nama-nama yang akan dikirim ke Gubernur Maluku,” tuturnya.

Namun, yang terjadi saat ini kata Lepupuy, Pansel justru belum dibentuk. Sementara tinggal beberapa hari lagi, Moh Djumpa telah memasuki masa pensiun. Itu artinya, maka posisi sekda akan kosong dalam jangka waktu yang tidak diketahui sampai kapan.

“Disinyalir pasti akan diangkat seorang pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan itu. Untuk itu, selaku anak Aru, mengharapkan posisi Plt sekda haruslah putra asli Aru yang memiliki integritas dan kapasitas. Saya kira pendapat publik di Aru ini tidak berlebihan, bahkan tepat,” ujarnya.

Pengangkatan Plt Sekda Aru menurutnya, mestinya mempertimbangkan kepentingan negara di Aru, salah satu kepentingan negara yaitu perikanan, sebab Aru adalah penyumbang devisa negara terbesar dari sektor perikanan, dengan produksi perikanan 2,6 juta ton/tahun.

Oleh karena itu, posisi Sekda ke depan, selain dia menjalankan tugas-tugas birokrasinya, dia juga harus mampu menerjemahkan kepentingan negara dalam bentuk kebijakan bersama bupati dan wabup untuk selanjutnya dielaborasi secara teknis oleh SKPD terkait.

“Saya kira ini harapan yang wajar, apabila dipertimbangkan oleh bupati, terutama dari perspektif tentang tata kelola keuangan daerah,” ucapnya.

Menurutnya, bupati harus meninggalkan legacy yang besar kepada masyarakat Aru. Justru diakhir masa jabatan, bupati dengan legacy yang sangat positif bagi masyarakat, yaitu menjadikan putra asli Aru, sebagai sekda yang prosesnya dimulai dengan pengangkatan seorang pelaksana tugas. (S-23)