MASOHI, Siwalimanews – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah siap membijaki pengaktifan sekolah tatap muka yang akan diputuskan Bupati Tuasikal Abua dalam waktu dekat ini.

Kepada wartawan Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua menjelaskan upaya mengaktifkan sekolah tatap muka sementara ini sedang disiap­kan. Dimana, Pemerintah kabupaten sedang menyiapkan Surat Keputu­san bupati sebagai dasar pem­berlakuannya.

“Memang benar, saat ini peratu­ran bupati sedang disusun. Saya pun berharap kebijakan pengaktifan sekolah tatap muka dapat sece­patnya direalisasikan untuk kembali memperlancar aktivitas belajar me­ngajar di sekolah,” ungkap bupati.

Bupati menambahkan sekolah tatap muka yang akan dilaksanakan akan tetap mentaati protkol kese­hatan.

Selain itu juga, Pemerintah tidak serta merta memaksakan semua pe­serta didik agar harus mengikuti belajar di sekolah, jika terdapat ke­beratan orang tua.

Baca Juga: Pemda KKT Berjuang Sampai ke Presiden Kelola PI 10 Persen

“Tentu sekolah tatap muka de­ngan keadaan normal sebagaimana sebelumnya akan tetap menerapkan protkol kesehatan. Selain itu, ke­bijakan ini tidak mutlak mengha­ruskan seluruh siswa untuk kembali mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Jadi kalau kemudian ada orang tua yang keberatan anaknya melakukan aktivitas belajar di sekolah, maka anak yang bersang­kutan akan diberi izin untuk me­ngikuti proses belajar dengan cara daring,” katanya.

Lebih jauh bupati menjelaskan, pengaktifan aktivitas belajar mengajar di sekolah  dapat dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.

Namun demikian, sebelum aktivitas itu berjalan, pemerintah akan berupaya memastikan seluruh guru di Malteng terlebih dahulu divaksin. Hal itu dilakukan agar upaya mencegah penularan virus Corona dari lingkungan sekolah saat kebijakan pengaktifan kembali belajar tatap muka disekolah dapat dipastikan.

“Kita tidak serta merta memberlakukan pengaktifan sekolah secara umum di Maluku Tengah. Langkah jni akan dilakukan bertahap. Selain itu kita inginkan anak anak kita dapat kembali mengecap pendidikan dengan normal, namun kita pun ingin memastikan seluruh guru divaksin sebelum kebijakan ini berjalan. Jadi kalau, kemudian ada keberatan, tentu akan kita pertimbangkan dengan solusi yang tepat,” tandasnya. (S-36)