AMBON, Siwalimanews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah Kepala Dinas di Lingkup Pemkot Ambon, Jumat (25/6).

Pemeriksaan yang berlangsung di Kantor BPKP Maluku di kawasan Waihaong Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon ini diduga akibat adanya laporan PPATK tentang adanya transfer sejumlah dana dengan nilai yang fantastis ke rekening salah satu anak Walikota Ambon, Richard Louhenapessy.

Pantauan Siwalimanews di Kantor BPKP Maluku, sejumlah kepala Dinas mulai memenuhi panggilan pemeriksaan KPK diantaranya Kadis Kesehatan, Wendy Pelupessy.

Dengan mengenakan rompi hitam bertuliskan Pemkot Ambon, Pelupessy terlihat keluar dari kantor BPKP Maluku sekitar pukul 14.41 WIT. Namun saat dikonfirmasi terkait pemeriksaan tersebut, Pelupessy membantahnya.

Ia mengaku, dirinya tidak diperiksa KPK, sebab kedatangannya ke BPKP ini untuk berkoordinasi terkait kegiatan dinas yang dipimpinnya.

“Beta seng dapat periksa, beta datang untuk koordinasi dengan pak Andre tentang katong pung kegiatan,” ujar Pelupessy.

Berselang beberapa menit, Kadis Kesehatan meninggalkan gedung BPKP, terlihat mantan Kadis LHP Lucia Izack. Lucia yang menggunakan kemeja berwarna kuning tampak keluar dari gedung BPKP dengan memegang sebuah map batik.

Dengan terburu-buru mantan kadis yang saat ini terjerat kasus korupsi itu, memilih menghindari wartawan.

“No, comment,” ucap Lucia sambil menjauhi wartawan dan meninggalkan gedung BPKP.

Kepala LPSE Kota Ambon Vedia Kuncoro juga terlihat mendatangi Kantor BPKP  sekitar pukul 15.15 WIT.

Kebenaran pemeriksaan KPK terhadap sejumlah kepala dinas di Kota Ambon ini baru diungkapkan Kadis Koperasi dan UMKM, Marthen Kailuhu.

Usai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 15.35 WIT, Kailuhu yang juga mengenakan setelan kemeja putih berbalut rompi hitam bertuliskan Pemkot Ambon itu, berhasil dicegat wartawan saat hendak menuju mobilnya.

Kepada wartawan Kailihu membenarkan adanya pemeriksaan sejumlah pejabat pemkot oleh KPK.

“Benar baru saja dilakukan pemeriksaan terkait tugas dan tanggungjawab yang saya jalankan di pemkot,” ungkapnya.

Ia mengaku, semua pejabat yang dapat undangan untuk diperiksa hari ini oleh KPK diminta untuk membawa bukti rekening koran, namun itu untuk apa ia tidak mengetahuinya.

“Permintaan dari KPK itu untuk kita semua yang diperiksa hari ini, harus bawa bukti rekening koran, jadi tetap kita bawa untuk diserahkan ke penyidik KPK,” ungkapnya.

Hingga berita ini dipublikasikan, pemeriksaan masih terus berlangsung. Sementara belum diketahui secara pasti berapa banyak kepala dinas yang diperiksa KPK. (S/45-S-51)