AMBON, Siwalimanews – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku Fauzan Husni Alkatiri menuding Pemprov Maluku tidak memiliki perencanaan terhadap pengelolaan aset milik daerah.

Alhasil, empat tahun belakangan dibawah Pemerintahan Gubernur Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno sejumlah aset milik Pemerintah Provinsi Maluku tidak terurus dan terbengkalai.

Sebut saja, Mess Maluku di Jakarta, Baileo Siwalima di Karang Panjang, Kapal Siwalima yang karam di pelabuhan BRIN Kate-Kate, Gedung Pasar Higienis di Tantui, bahkan ribuan aset tanah yang hingga saat ini belum bersertifikat.

“Tidak terurusnya sejumlah aset daerah selama empat tahun belakangan ini dikarenakan Pemrov Maluku tidak memiliki perencanaan bagaimana cara mengelola aset yang selama ini kita miliki,” ungkap Alkatiri kepada Siwalimanews melalui telepon selulernya, Rabu (30/8).

Pengelolaan aset daerah kata Alkatri, dilakukan seperti tiba saat tiba akal, artinya ketika ada persoalan baru pemerintah sibuk untuk mengurus selebihnya pemerintah memilih tidur panjang.

Tidak ada satu pun perencanaan yang matang dari Pemprov Maluku terkait pengelolaan aset, padahal aset yang dimiliki jika dikelola dengan baik, maka dapat meningkatkan PAD ditengah penurunan pendapatan akibat adanya pemotongan DAU untuk membayar hutang SMI.

“Didepan mata misalnya Mess Maluku yang merupakan wajah depan Provinsi Maluku di ibu kota negara sampai sekarang tidak bisa diapa-apain, ini sudah tiga kali anggaran proyek pun tidak terselesaikan,” kesalnya.

Menurutnya, sebagai penanggungjawab aset, Sekda Maluku mestinya memiliki konsep pengelolaan aset dengan baik sehingga dapat berguna bagi daerah dan masyarakat.

Tidak terurusnya aset milik Pemprov Maluku saat ini adalah wujud dari ketidakseriusan Pemprov Maluku dalam pengelolaan aset milik rakyat.(S-20)