AMBON, Siwalimanews – Kebijakan Perum Bulog yang tidak membeli beras lokal, dinilai telah memiskinkan petani padi di Maluku.

“Kadang kala pemerintah pusat dalam dengan kebijakan tidak bisa dieksekusi oleh Bulog di daerah sehingga memiskinkan petani di Maluku,” ujar Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Johan Lewerissa kepada Siwalimanews di Baileo Rakyat Karang Panjang, Rabu (30/8).

Lewerissa menjelaskan, kebijakan pemerintah untuk impor beras dari luar negeri, memang ada baiknya guna menutupi kapasitas stok beras dalam negeri kurang. Namun, kebijakan impor beras tersebut telah membuat petani lokal menjadi gigit jari, apalagi dengan sejumlah syarat kualitas yang harus dipenuhi oleh petani

Faktanya kata Lewerissa, di Maluku sekitar dua tahun lalu pasca panen, petani di Buru dan Seram Utara tidak tidak dibeli oleh Bulog, karena berkaitan dengan kualitas beras yang kandungan air lebih tinggi. Hal ini bertolak belakang dengan kondisi daerah Maluku yang hingga saat ini belum juga memiliki alat untuk menguji hasil produksi petani, sehingga pengujian dilakukan di Sulawesi Selatan.

Dengan rentan kendali yang cukup jauh secara tidak langsung dapat berpengharuh juga terjadi sampel bahan pokok yang harus diuji.

Baca Juga: Walikota Ingatkan Pegawai Pemkot Jadi Caleg Mundur Dari ASN

“Kita berulang kali sudah minta kepada pemerintah pusat agar supaya dibangun laboratorium uji hasil produksi agar bisa diketahui kualitas produk petani gabah, sebab petani sangat dirugikan setelah panen dilakukan,” kesal Lewerissa.

Lewerissa mencontohkan tahun 2022 petani  Maluku menghasilkan 5000 ton gabah, tetapi tidak bisa dibeli oleh Bulog dan dijual ke daerah sekitar Pulau Buru, seperti Maluku Utara dan Sorong.

“Di satu sisi pemerintah mencanangkan Buru sebagai salah satu lumbung pangan nasional, tetapi disisi lain hasil produksi petani tidak dibeli oleh pemerintah, ini kan tidak logis,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah di seluruh Indonesia dicanangkan untuk segera menanam padi guna mempersiapkan stok cadangan beras tahun-tahun kedepan, namun lagi-lagi persoalan mutu produk menjadi kendala dan akhirnya impor harus dilakukan.

Lewerissa berharap, pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dapat membangun laboratorium uji hasil produksi sehingga gabah petani di Maluku dapat menguji hasil pertanian untuk menjadi cadangan beras di daerah Maluku.(S-20)