Saulatu Ingatkan BKD Tertibkan Honorer
ANGGOTA DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu mengingatkan Badan Kepegawaian Daerah agar menertibkan penerimaan honorer.
Pasalnya, hingga tahun 2023 terdapat tenaga honorer yang cukup banyak dan menjadi beban bagi keuangan daerah.
Bahkan, karena begitu banyaknya tenaga honorer justru menjadi keluhan pimpinan OPD saat pembahasan anggaran bersama TAPD dan Badan Anggaran DPRD Maluku.
“Kita minta kepala BKD tolong seluruh honor di provinsi ditertibkan, honor sudah terlalu banyak sampai kadang pembahasan anggaran dinas mengeluh terkait pegawai honorer,” kesalnya Saulatu kepada wartawan, di Baileo Rakyat Karang Panjang, Senin (16/10).
Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, jika jumlah honorer terus meningkat maka tentunya menjadi kesulitan bagi pimpinan OPD sebab tidak ada sumber anggaran untuk pembayaran gaji honorer.
Apalagi, tenaga honorer yang direkrut bukan atas kebutuhan OPD melainkan hanya titipan pejabat tertentu yang tidak sesuainya dengan kualifikasi.
Saulatu menegaskan, anggaran daerah bukan saja diperuntukkan untuk pembayaran gaji honorer tetapi harus diarahkan bagi pembangunan dan kebutuhan masyarakat umum lainnya.
“Pengalaman membahas anggaran misalnya Dinas Perikanan dan PUPR selalu mengeluh terkait pegawai honorer sementara terus meningkat, lagi pula kalau semakin banyak honor maka anggaran kita hanya dikeluarkan untuk membayar orang saja sedangkan masyarakat tidak dapat,” jelasnya.
Saulatu meminta, BKD agar fokus mengikut sertakan honorer saat ini menjadi P3K dan tidak boleh lagi menerima honorer.(S-20)
Diskusi