NAMROLE, Siwalimanews – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Maluku, Nono Sampono melakukan reses di Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Senin (9/3).

Reses yang dilakukan itu untuk menyerap aspirasi masyarakat di kabupaten tersebut.

Yang menjagi fokus perhatian Sampono terkait dengan implementasi penggunaan dana desa (DD) dan Pilkada serentak yang akan berlangsung, 23 September mendatang.

“Pertama saya ke Pemda, topiknya ada dua yaitu implementasi dana desa dan yang kedua Pilkada. Saya akan ke KPU dan Bawaslu untuk menindaklanjuti pertemuan kami dengan KPU RI dan Bawaslu RI bersama Mendagri, Menkumham, Kapolri dan Panglima TNI. Kami turun ke bawah untuk melihat persoalan di daerah. Saya ke Bursel karena Bursel bagian dari Pilkada serentak,” kata Sampono, kepada wartawan, di Kantor KPU Bursel, Senin (9/3).

Ia berharap, semoga seluruh data yang diterimanya adalah data yang rill dan akurat sesuai yang terjadi di lapangan sehingga ketika dibawah ke pusat dapat diperjuangkan.

“Banyak hal yang saya temukan disini yang berbeda dengan daerah lainnya, misalnya transportasi dan keterbatasan dana yang ada bagi teman-teman di lapangan menjadi catatan penting. Peraturan Mendagri memang secara nasional ada tapi untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit perlu ada intensif khusus dan tambahan karena jangan sampai mereka mengeluarkan uang lebih banyak untuk transportasi,” jelasnya.

Untuk anggaran Pilkada, kata dia, dari laporan yang disampikan pihak KPU, jika terjadi perpanjangan proses seperti ada gugatan dari pihak yang kalah dalam Pilkada sehingga harus berproses sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK), maka harus ada anggaran yang tersedia untuk kondisi itu.

Lanjutnya, diluar itu, selain proses Pemilu lima tahun sekali termasuk Pilkada, tetapi dalam waktu itu pimpinan KPU dan jajarannya terus bekerja sepanjang tahun. Ini persoalan juga yang harus diperhatikan.

“Jadi lima tahun itu bukan mereka nganggur, mereka bekerja mempersiapkan SDM, semua diupdate kembali dan selama lima tahun itu mereka bekerja,” ujarnya.

Sementara untuk DD, anggota DPD RI dua periode ini  mengatakan, hingga saat ini terus dikawal seputar SDM, perangkat desa dan kepala desa, bahkan pendamping-pendamping desa.

“Tujuan utama dana desa kita adalah menurunkan angka kemiskinan, makanya kita mau melihat apakah dana desa ini bermanfaat atau tidak saat diguna­kan di desa-desa. Itu tujuan utama karena kemiskinan itu banyak melanda kita di desa, dan yang kedua bagaimana uang berputar di desa yang akan menjadi simpul ekonomi kerakyatan sehingga desa menjadi tempat yang nyaman bagi kehidupan dan bisa mengurangi kepadatan penduduk di kota,” terangnya.

Dirinya berharap dana ini juga menjadikan desa bukan menjadi objek saja tetapi juga subjek dalam pembangunan. “Jadi desa yang merencanakan desa juga yang melaksanakan semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan desa,” tambah Nono. (S-35)