AMBON, Siwalimanews – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Turaya Samal meminta pihak Pertamina untuk memberikan sanksi tegas bagi distributor terkait dengan kelangkaan minyak tanah, yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat.

“Dari pihak Pertamina kalau terdapat kenakalan seperti itu, berarti Pertamina harus mengikuti apa yang dikatakan Kadisperindag untuk memberikan sanksi tegas kepada mereka,” tandas Samal, dalam Rapat Kerja Komisi II DPRD Maluku dengan 11 mitra dalam rangka membicarakan kelangkaan BBM di Provinsi Maluku, yang berlangsung Jumat (22/1).

Rapat kerja yamg dipimpin oleh

Ketua Komisi II Saudah Tethol itu, dihadiri oleh anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Kepala Disperindag Provinsi Maluku Elvis Pattiselano, distributor wilayah kabupaten, dan Plt Sales Area Manager (SAM).

Turaya menanyakan, kebenaran persoalan tersebut karena yang disampaikan pihak Pertamina berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan.

“Kalau yang disampaikan tidak ada masalah kemudian di lapangan ada masalah, sebenarnya ada di mana persoalannya? Kita tidak bisa selesaikan kalau tidak saling terbuka,” katanya.

Turaya juga mengatakan sudah tiga hari melakukan rapat tapi belum menemukan benang merah dari persoalan tersebut.

“Saya melihat belum ada benang merahnya, karena tidak ada transparasi makanya Saya sampaikan tadi, kami butuh transparasi di sini.

Dengan membuktikan ini, kita akan turun ke lapangan,” tandasnya. Dikatakan, kalau terjadi seperti itu berarti benar apa yang disampaikan kadis bahwa ada distributor yang nakal maka harus dikasih pinalty.

“Ya cabut ijin usahalah atau segalah macam kalau mau nakal. Kita kan saling membutuhkan, bapak ibu jual minyak masyarakat membeli dan kalau masyarakat tidak membeli, minyaknya mau di jual kemana ? Tolong pak, kita saling membutuhkan,” ungkapnya.

Usai rapat, ketika diwawancarai Turaya Samal sempat menanggapi berbagai solusi yang dikemukakan dalam rapat tersebut.

“Penambahan kuota itu bagian dari beberapa solusi yah. Kalau menurut saya itu tetap kita lakukan, tapi yang paling penting kita melakukan pengawasan ke lapangan, dengan semua kabupaten kota, kita akan turun ke lapangan karena kenyataan di lapangan tidak sama dengan apa yang disampaikan. Tadi kan saya sampaikan begitu bahwa yang disajikan di sini tidak sama dengan yang terjadi di lapangan,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Memasuki awal tahun 2021, terjadi kelangkaan minyak tanah di hampir semua daerah di Kota Ambon. Bahkan jika adapun harga per liternya naik tembus angka Rp 4-5 ribu per liter. Padahal, pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi hanya di angka Rp 3.500 per liter.

Di kawasan Batu Gantung misalnya, sampai dengan saat ini warga sulit untuk mendapatkan mitan, hal ini disebabkan semua agen pengecer belum mendapatkan jatah penyaluran. Ada agen yang sudah mendapatkan jatah, namun diserbu warga sehingga dalam sehari itu juga habis terjual.

“Tahun baru lai baru katong dapat minyak tanah susah eh, ini katong dapa bali di OSM tapi Rp 20 ribu per jerigen lima liter,itupun antri,” ucap Lani ibu rumahtangga yang ditemui Siwalimanews di pertigaan Rehoboth, Sabtu (9/1).

Bukan saja dikawasan Batu Gantung dan sekitarnya, namun juga di kawasan Kebun Cengkeh, hingga dan sekitarnya bahkan, yang lebih parah lagi di Desa Passo, dimana warga pada desa ini, harus mencari mitan hingga ke kota Ambon, serta Desa Poka dan Waiheru, itupun ada yang dapat dan ada pula yang tak kebagian.

Ny Sofi warga Passo Air Besar saat ditemui Siwalima mengaku, sangat sulit untuk mendapatkan mitan untuk keperluan memasak, sehingga terpaksa ia harus memakai kayu bakar untuk dipergunakan sementara.

“Katong su hampir 1 minggu ini seng ada minyak, padahal su cari kemana-mana, dari pada seng mamasak beta ambil inisiatif untuk cari kayu bakar agar bisa masak,” ucapnya.

Hal yang sama juga dikemukakan Ny Cice salah satu agen pengecar mitan yang ditemui Siwalimanews dikediamannya di Passo, Sabtu (9/1) mengaku, sampai saat ini pasokan ke agen pengecer berkurang sejak akhir Desember 2020.

Penyebab pengurangan

pasokan ini juga belum diketahui pasti, namun kuat diduga pengurangan ini dilakukan untuk memuluskan rencana Pertamina konversi mitan ke elpiji.

“Bisa jadi rencana Pertaminaalihkan mitan ke elpiji juga jadi penyebab menghilangnya mitan di Ambon,” ujarnya. Sementara itu sejumlah agen pengecer mitan juga mengaku hal yang sama, bahwa jatah mereka dikurangi, namun belum diketahui pasti alasan pengurangan jatah mereka. (S-51)