NAMLEA, Siwalimanews – Belum diajukannya Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara perubahan tahun anggaran 2022 membuat DPRD Kabupaten Buru naik pitam.

Beberapa kali Penjabat Bupati Djalaludin Salampessy diundang untuk diminta penjelasan, kenapa KUA-PPAS Perubahan 2022 belum diserahkan serta masalah lainnya, namun dirinya selalu mangkir.

Salampessy yang memilih berada di Kota Ambon justru mengutus Kepala Badan Ekonomi Pembangunan Helmi Tiakoly dan Pejabat Semenetara Kadis Kesehatan Dani Drachman untuk mengikuti rapat pembahasan anggaran yang diagendakan pada Rabu (5/10).

Ketua DPRD Kabupaten Buru M Rum Soplestuny kepada wartawan di kantornya mengaku kesal dengan ketidak hadiran penjabat bupati buru padahal dewan sudah menyurati pemerintah sejak sebulan yang lalu untuk melakukan rapat terbatas.

“Dimulai kemarin sampai hari ini rapat kita skorsing karena penjabat dan pihak eksekutif termasuk TAPD tidak pernah hadir,” kesal Soplestuny.

Baca Juga: Pembatas Jalan di Batu Merah Diharapkan Kurangi Kemacetan

Ia mengaku kalau lembaga DPRD Buru ini merasa tidak dihargai. Padahal, DPRD sangat mengharapkan kehadiran jajaran Djalaluddin Salampessy dalam rapat tersebut.

Ada beberapa masalah urgen lanjutnya yang perlu dibahas eksekutif diantaranya masalah hak-hak tenaga medis yang belum terbayarkan. Kemudian proyek APBD tahun 2022 yang sampai saat ini belum berjalan. Tidak hanya itu saja, kuota PPPK, termasuk KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2022 yang belum diserahkan untuk dibahas

“Sampai tanggal 5 Oktober KUA-PPAS perubahan belum diserahkan. Ini ada apa,” ungkapnya.

Pantauan Siwalima di DPRD, saat rapat dibuka, hanya Kepala Ekbang Helmi Tiakoly dan salah satu pejabat Dinkes, dr Dani Drachman yang hadir dalam rapat tertutup itu.

Akhirnya agenda pembahasan sejumlah masalah yang dianggap urgen pun harus ditunda.

Asisten I, Masri Bugis dan Asisten III, Arman Buton terlihat datang ke gedung DPRD pada pukul 15.30 WIT padahal sidang sudah ditutup sejak pukul 14.00 WIT.

Namun untuk menghargai kehadiran dua asisten, DPRD melunak dan melakukan diskusi tertutup di ruang rapat lantai II. (S-15)