MASOHI, Siwalimanews – Penjabat bupati Rakib Sahubawa mengungkapkan dimas pemerin­tahan sebelumnya, kabupaten ma­luku tengah mengalami defisit lebih dari 111 miliar.

Ternyata kondisi keuangan pem­kab Malteng tidak sedang dalam kondisi fit. Ironisnya itu terjadi di era Muhamat Marasabessy setahun lalu.

Hal ini disampaikan Penjabat Bu­pati Rakib dalam rapat paripurna DPRD Malteng dengan agenda penyampaian pidato nota pengantar KUA-PPAS Perubahan yang berla­ng­sung di ruang rapat utama kantor DPRD, Senin (25/9).

Penjabat Bupati Rakib dalam rapat itu terbuka menyampaikan ke pim­pinan dewan dan anggota kalau kabupaten yang dipimpinya menga­lami defisit anggaran.

“Adanya defisit APBD 2023 sebe­sar 111 miliar rupiah, sehingga kita melakukan revolusi anggaran pada OPD dengan strategi pengurangan anggaran penghapusan penggalian dan penundaan pembayaran kegia­tan-kegiatan fisik di beberapa dinas” terangnya.

Dengan melakukan pengurangan dan penghapusan pada beberapa kegiatan dinas maka diharapkan mampu meminimalisir penggunaan anggaran.

“Dinas PU, Dinas kesehatan dan Dinas Pendidikan akan kita pangkas ang­garan 15 persen, tanpa mengga­nggu pokok pikiran dewan,” kata­nya.

Ia mengaku perubahan APBD da­pat dilakukan jika terjadi perkem­bangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD.

Dimana terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis kegiatan.

“Keadaan yang menyebabkan sisa anggaran lebih perhitungan ta­hun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun ang­garan berjalan. Keadaan darurat dan atau keadaan luar biasa,” jelasnya.

Kebijakan yang diambil menjadi dasar dilakukan APBD Perubahan yakni menyiapkan pilkada tahun 2024.

“Alokasi anggaran pemilu dibe­bankan pada APBD sebesar 40% di 2023 dan tahun 2024 sebesar 60%. Kita harus melakukan penyesuaian anggaran pengawasan pada inspek­torat sesuai mandatory standing se­besar 0, 75%,” urainya.

Sahubawa menambahkan dengan mempertimbangkan potensi ekono­mi nasional yang masih tinggi dan pemulihan ekonomi nasional yang terus menguat, maka perekonomian Malteng diperkirakan 5,65%.

Selain itu tantangan saat ini ada­lah upaya menurunkan tingkat ke­mis­kinan terutama kemiskinan eks­trem, penurunan stunting, pengen­dalian inflasi.

“Kita telah melakukan kerja sama di bidang perdagangan dan keta­hanan pangan dengan beberapa wilayah sentra industri diantaranya dengan Kota Surabaya, Kota Maka­ssar, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Probolinggo untuk memenuhi kebutuhan barang pokok dan barang-barang penting lainnya,” katanya. (S-17)