AMBON, Siwalimanews – Penanganan ruas jalan Kilmury membutuhkan intervensi pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.

Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Maluku Rivai Notanubun mengatakan infrastruktur jalan di Kilmury menjadi perhatian serius untuk ditangani.

Namun keterbatasan anggaran yang dihadapi Pemerintah Provinsi Maluku mengakibatkan belum dapat dilakukan penanganan.

“Kilmury ini masuk ruas jalan kota baru – Kamar dengan panjang 32 kilometer yang diperhitungkan membutuhkan dana diatas 150 miliar,” ucap Notanubun kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (6/2).

PUPR Maluku kata Notanubun telah berupaya dengan mengusul­kan ruas jalan tersebut untuk dita­-ngani dengan Inpres jalan daerah Kementerian PU, bahkan telah diupload dalam aplikasi SETIA.

Namun hingga akhir tahun 2024, Kementerian PU belum juga merespon terkait usulan penanganan ruas jalan dimaksud.

“Kita terus berkoordinasi dengan Kementerian PU agar ruas jalan ini ditangani, terakhir ada infomasi jalan ini akan ditangani dengan dana SBSN,” terangnya.

Notanubun menegaskan Dinas PUPR tidak menutup mata dengan kondisi ruas-ruas jalan dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku tetapi harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

“Kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melihat kondisi infrastruktur di Maluku yang tidak dapat ditangani dengan APBD,” jelasnya.

Perlu Perhatian

Terpisah, Ketua LSM Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia Provinsi Maluku Alwi Rumadan mengharapkan, Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur terpilih harus memperhatikan ruas Jalan Kilmury.

Pasalnya, sejak Indonesia merdeka masyarakat setempat belum menikmati infrastuktur seperti jalan dan jembatan

Menurutnya, yang terjadi terhadap seorang ibu hamil di Desa Afang Kota, Kecamatan Kilmury untuk melahirkan harus ditandu dengan gerobak dan melewati perjalanan sepanjang 4 kilometer. Ini kondisi yang sangat disayangkan.

“Saya berharap sebagai pemuda SBT kepada Bupati dan Wakil Bupati SBT terpilih, agar bisa membuka mata melihat penderitaan warga masyarakat setempat. Karena ini menyangkut dengan nyawa manusia yang harus diutamakan, dan harus diselamatkan,” Tulis Rumadan dalam rilis yang diterima Siwalima, Rabu. (6/2)

Dikatakan, kondisi seperti ini pemerintah semestinya harus hadir untuk melihat bagaimana penderitaan rakyat Kilmury adalah bagian dari Kabupaten SBT, maka wajib hukumnya pemerintah harus hadir. “Pemerintah harus membangun akses jalan Kilmury, sehingga masyarakat tidak susah seperti saat ini yang dialami oleh rakyat setempat. Akses jalan sa­-ngat penting agar akses pereko­no­mian pun berjalan dengan baik dan lancar,” ungkapnya. (S-20/S-27)