AMBON, Siwalimanews – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Rovik Akbar Afifuddin mempertanyakan alasan Gubernur Maluku Murad Ismail masih mempertahankan Nasaruddin sebagai Direktur RSUD dr M Haulussy.

Padahal, sejak dilantik dan memimpin rumah sakit plat merah tersebut, hingga saat ini terjadi persolaan yang belum mampu dituntaskan oleh Nasaruddin, termasuk pembayaran insentif Covid-19 bagi 1.032 tenaga kesehatan.

“Kalau saya, diganti saja karena lemah, apalagi dari sisi kebijakan manajemen sangat lemah. Dia bukan tipikal pemimpin yang suka terhadap resiko karena sering menghindar dari resiko,” tegas Rovik.

Menurutnya, Nasaruddin tidak dapat memimpin sebuah institusi besar seperti RSUD dr M Haulussy yang mana terdapat sebuah visi besar saat Pemerintah Provinsi Maluku membentuknya, termasuk sebagai pusat rujukan masyarakat Maluku.

Nasaruddin harus mencatat bahwa, salah satu visi dan misi Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno adalah menjadikan RSUD Haulussy sebagai RS bertaraf internasional.

Tetapi jika seorang Direktur RSUD dr M Haulussy memiliki model kepemimpinan seperti ini, maka akan sangat sulit, sebab masalah yang kecil seperti pembagian insentif tenaga kesehatan saja tidak berani, bagaimana mungkin berani mengembangkan RSUD menjadi RS bertaraf internasional.

“Kalau direktur model seperti itu, urusan bagi jasa saja takut, bagaimana berani mengembangkan RSUD menajdi taraf internasional, dan saya pastikan dia tidak mampu untuk membawa RSUD lebih maju. Ada banyak anak negeri yang memiliki pengalaman, kemauan dan cita-cita yang sama menjadikan RSUD sebagai rumah sakit terbaik di Maluku,” ujar Rovik.

Saat ini di Maluku kata Rovik, sudah ada RS Siloam dan RSUP dr Leimena yang memiliki pelayanan terbaik dengan suasana yang nyaman, berbeda dengan RSUD Haulussy yang jauh dari kenyamanan, padahal letak RSUD Haulussy sangat strategis berada di pusat kota.

“Situasi RSUD tidak seperti itu, masih lebih baik situasi di RST, RS Alfatah dan RS Sumber Hidup, padahal ada dalam pusat kota Ambon,” bebernya.

Politisi PPP Maluku ini menambahkan, persoalan yang merongrong RSUD hari ini juga, disebabkan telah hilangnya kepercayaan antara pemimpin dan bawahan, artinya pegawai RSUD sudah kehilangan pemimpinnya sehingga jangan salahkan jika tenaga kesehatan mencari tempat mencurahkan kegalauan mereka.

“Tidak boleh disalahkan bukan diancam dipindahkan ketiak ke DPRD. Ini perilaku yang tidak pantas,” pungkasnya.(S-20)