AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku Murad Ismail resmi melakukan perombakan birokrasi, alhasil sejumlah pejabat eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku pun bergeser.

Perombakan birokrasi ini tertuang dalam SK Gubernur Maluku Nomor 340 – 343 tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku tertanggal 4 April yang ditanda tangani Gubernur Maluku Murad Ismail.

Pengambilan sumpah dan janji sejumlah pejabat itu dilakukan langsung Gubernur Murad Ismail di Lantai VII Kantor Gubernur, Selasa (4/3).

14 pejabat eselon II yang bergeser posisinya diantaranya, Jasmono sebelumnya menjabat sebagai Kepala BKD menempati posisi barunya sebagai Inspektur Daerah Maluku, sementara jabatan Kepala BKD yang ditinggalkan Jasmono ditempati oleh Halimah Soamole.

Selanjutnya, Titus Renwarin yang sebelumnya menbat sebagai Kadis Kominfo bergeser ke tempat yang baru sebagai Kasatpol PP, sedangkan Melkianus Lohi menduduki jabatan barunya sebagai Kadis Kominfo Irawan Sadikin Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.

Baca Juga: Bulog: Kebutuhan Bahan Pokok Aman Hingga Akhir April

Selanjutnya, jabatan Kabiro Organisasi Setda Maluku yang ditinggalkan Melky Lohy dijabat oleh Alawiyah Alaydrus yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan, sedangkan jabatan yang ditinggalkan Alawiyah diisi oleh Zulkarnean yang sebelumnya menjabat sebagai Kadis Kesehatan.

Kemudian David Katayane bergeser dari Kepala Badan Pengelola Wilayah Perbatasan menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jabatan yang ditinggalkannya digantikan oleh Raden Afandi Hasanusi yang sebelumnya menjabat sebagai Kadis Pariwisata.

Sedangkan jabatan Kadis Pariwisata yang ditingglkan Hasanusi diisi oleh Meykial Pontoh yang sbeelumnya menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Berikutnya, Ahmad Jaiz Eli diangkat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku menggantikan Lutfia Rumbia yang telah pensiun.

Samuel Huwae yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bergeser ke posisi yang baru sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, jabatan Asistennya diganti oleh  Mustafa Sangadji Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, serta Pieter Rangkoratat menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Maluku menggantikan pejabat lama Habiba Saimima yang pensiun.

Selain pejabat eselon II gubernur juga melakukan perombakan terhadap 87 pejabat eselon III dan IV serta 4 pejabat fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.

Gubernur dalam sambutannya menjelaskan Pemprov Maluku saat ini telah memasuki tahun terakhir RPMJD Tahun 2019-2024, dimana berbagai kemajuan telah dicapai dalam berbagai sektor pembangunan. Namun, Pemerintah Provinsi Maluku masih diperhadapkan dengan berbagai persoalan pembangunan yang harus diselesaikan secepatnya.

“Atas alasan itu kita harus mengambil kebijakan penataan birokrasi agar mesin birokrasi dapat bergerak lebih cepat untuk mewujudkan visi dan misi pemprov,” ucap gubernur.

Gubernur berharap, seluruh pejabat di lingkup pemprov untuk segera melakukan terobosan dan menciptakan inovasi, agar menjadi lokomotif bagi pembangunan daerah.(S-20)