ANGGOTA Komisi Ill DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifuddin,  meminta keseriusan Inpex, operator ladang gas blok masela agar segera berproduksi. Pasalnya Puluhan tahun sudah sejak mendapatkan persetujuan plan of development (PoD) dari pemerintah, Inpex, belum lagi berproduksi hingga saat ini.

Terkait hal tersebut, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengancam akan mencabut izin perusahaan asal Jepang tersebut.

“Kalau dia (Inpex) tidak mau segera produksi, beliau (Bahlil Lahadalia) mau cabut izin, saya kira itu juga sebuah dorongan yang baik buat Inpex agar serius. Apa yang disampaikan pak Bahlil itu kan sebagai upaya untuk mempercepat proses produksi di blok masela,” ungkap Roviq saat ditemui di ruang komisi III kantor DPRD Maluku, Karang Panjang, Kota Ambon, Senin (24/2).

Dikatakan, tak hanya pemerintah, DPRD Maluku juga mendorong agar Inpex serius dalam pengelolaan blok gas abadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini.

“Kami juga meminta keseriusan yang sama atau komitmen (Inpex-red) agar blok masela bisa segera diproduksi,” pinta Sekretaris DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Maluku ini.

Di sisi lain, mengenai pengelolaan PI 10%, DPRD juga akan mengkonfirmasikan dengan PT. Maluku Energi Abadi (MEA), sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Nanti kita akan coba konfirmasi dengan MEA. MEA kan selama ini yang masih berproses, kita akan tanyakan terkait progres pengelolaan blok masela,” jelasnya.

Rofik menambahkan, dengan beroperasinya blok masela, kedepan perusahaan-perusahaan daerah akan memiliki peran yang sangat strategis untuk sama-sama membangun Maluku. (S-26)