AMBON, Siwalimanews – DPRD Provinsi Malu­ku memberikan warning bagi kontraktor penger­jaan rehabilirasi Mess Maluku, agar segera tun­taskan mengingat batas waktu pekerjaan bulan Juni 2023 mendatang.

Pasalnya, rehabilitasi aset milik Pemerintah Pro­vinsi Maluku yang ber­alamat di Jalan Kebun Kacang Raya Nomor 20 Jakarta Pusat ini, hi­ngga kini belum kun­jung tuntas dikerjakan oleh kontraktor.

Ketua DPRD Provinsi Ma­luku, Benhur George Watu­bun kepada wartawan di Bai­leo Rakyat Karang Panjang, Selasa (21/3) mengungkap­kan, komisi III telah melakukan pengawasan di Mess Maluku sejak tanggal 18-20 Maret lalu, dan telah diatensikan bahwa proses rehabilitasi harus tuntas pada bulan Juni mendatang.

“Kemarin kita sudah memantau dan memotret secara langsung situasi di lapangan, kita sudah lihat kamarnya, seluruh perlengkapan sudah dibenahi secara baik hanya tinggal pemenuhan mesin pompa, pengaturan drainase dan ini harus berjalan dengan baik,” ungkap Wa­tubun.

Secara teknis, lanjut Watubun, pe­ngerjaan sudah cukup tetapi perlu ditingkatkan agar saat pengguna­annya dapat dioperasikan secara maksimal tanpa ada gangguan dan hambatan dari berbagai faktor.

Menurutnya, keterlambatan yang terjadi di tahun 2022 lalu telah menjadi catatan penting bagi komisi, dan akan terus mendorong guna me­mastikan rehabilitasi gedung Mess Maluku akan tuntas pada batas waktu yang telah ditentukan DPRD.

Benhur menegaskan, Mess Malu­ku merupakan potret Maluku di Jakarta yang jika dikelola dengan baik, akan mendatangkan pendapa­tan bagi daerah guna mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku.

“Kita sudah mengatensikan agar setiap proses harus dilaporkan, dan kita akan memantau sehingga kekha­watiran itu bisa kita jawab secara baik dan tertanggung jawab,” tegasnya.

Politisi PDIP Maluku ini menam­bah, gubernur telah membentuk tim khusus untuk melakukan peman­tauan proses rehabilitasi setiap waktu, dengan tujuan memaksimal­kan seluruh pengerjaan sehingga aset milik daerah dapat digunakan dengan baik.

Kecam Pemprov

Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku menyayang­kan hingga saat ini keberadaan aset milik Pemerintah Provinsi Maluku berupaya mess Maluku belum dioperasikan secara optimal.

Kantor Perwakilan Pemprov Ma­luku yang beralamat di Kebun Ka­cang Raya Nomor 20 Jakarta Pusat belum juga memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah selama beberapa tahun terakhir.

Ketua Fraksi Golkar, Anos Yermias kepada wartawan di Ambon, Sabtu (10/12) mengakui, sangat prihatin dengan kondisi Mess Maluku yang sejak awal diharapkan dapat mem­bantu peningkatan pendapatan dae­rah guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Hingga hari ini Mess Maluku belum beroperasi, ini memprihatin­kan. Tidak boleh aset daerah yang berharga tersebut seperti tidak dikelola dengan baik,” ujar Yermias.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Maluku sebagai pemilik aset mesti­nya memberikan peringatan kepada pihak pengelola untuk secara ber­tanggungjawab mengoperasikan Mess Maluku, sebab jika tidak maka, anggaran yang telah digelon­torkan untuk pembangunan mess tidak akan berdampak bagi pemba­ngunan Maluku.

Kata Yermias, pendapatan daerah Provinsi Maluku di Tahun 2023 menjadi salah satu kebutuhan yang mendesak yang harus digenjot oleh pemerintah, agar memberikan dampak bagi pembangunan di Maluku ditengah ancaman secara ekonomi global.

Selain itu, pembangunan Maluku kedepan sangat membutuhkan topangan anggaran yang tidak sedikit artinya, jika Mess Maluku dikelola secara baik maka pasti akan memberikan efek bagi pembangunan infrastruktur menuju Maluku yang mandiri.

Karena itu, Yermias berharap Pemprov Maluku memberikan perhatian serius dan segera mengoperasikan Mess Maluku kembali guna menambah PAD bagi daerah.(S-20)