AMBON, Siwalimanews – Realisasi anggaran dana bantuan sosial Provinsi Maluku hingga bulan Oktober tahun ini masih sangat rendah, bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

Pasalnya, berdasarkan data Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI, terhitung hingga Oktober penyerapan anggaran bantuan sosial baru mencapai Rp0.20 miliar dari total 9.45 miliar yang dianggarkan dalam APBD.

Merespon persoalan ini, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Andi Munaswir meminta pemerintah provinsi, khususnya Dinas Sosial untuk proaktif melakukan penyerapan anggaran dibidang bantuan sosial.

Pasalnya, persoalan penyerapan anggaran oleh pemprov menjadi keluhan yang sering disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dimana sampai dengan penghujung tahun masih begitu banyak APBD yang menumpuk di daerah.

“Memang ini yang disampaikan Menteri Keuangan, APBD masih numpuk di daerah dan belum terserap dengan baik, jadi kita minta Dinsos agar segera merealisasikan anggaran tersebut,” tegas Munaswir kepada Siwalimanews melalui pesan WhatsApp, Rabu (26/10).

Menurutnya, kondisi masyarakat saat ini sangat terpukul pasca pandemi covid-19, maupun inflasi yang menyebabkan kenaikan beberapa bahan pokok di Maluku, sehingga anggaran yang ada harus dapat dioptimalkan kepada masyarakat yang terdampak.

Jumlah anggaran yang belum terserap kata Munaswir, cukup besar yang jika direalisasikan dapat membantu masyarakat dengan tingkat ekonomi yang cukup rendah.

Apalagi, siklus anggaran telah memasuki bulan November, dimana tinggal satu bulan lagi pemprov akan menutup tahun anggaran, karena itu disisa waktu yang ada harus berupaya untuk menyelesaikan semua persoalan ini.(S-20)