PERHELATAN Pemilihan Kepala Daerah akan berlangsung November mendatang. Namun, untuk memuluskan langkah setiap bakal calon kepala daerah dan wakil  kepala daerah, mereka harus mendaftar ke Partai Politik untuk memperoleh rekomendasi.

Di Provinsi Maluku, bakal calon  kepala daerah dan wakil  kepala daerah rame-rame mendatangi kantor partai politik baik PDI Perjuangan, PKS, NasDem, Demokrat, PPP, Perindo, dan sejumlah partai politik lainnya.

Tujuannya hanya untuk merebut tiket menuju Pilkada Maluku, November mendatang.

Sebut saja, bakal calon kepala daerah ada Jeffry A Rahawarin, Febry Calvin Tetelepta, Said Latuconsina, Murad Ismail, dan Hendrik Lewerissa. Sementara wakil kepala daerah yakni Abdullah Vanath, Tuasikal Abua, Saadiah Uluputty, MAS Latuconsina dan Michael Wattimena.

Tak hanya di Provinsi Maluku, untuk menyukseskan Pilkada di kabupaten/kota pun, banyak putra dan putri terbaik di daerah yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan rekomendasi menuju pesta  demokrasi lima tahunan itu.

Ada mantan kepala daerah maupun kepala daerah aktif saat ini.

Disisi lain hampir seluruh partai politik yang telah berhasil menyumbangkan kursi di DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota, tidak bisa mengusung dan mendaftarkan pasangan calon ke KPU justru harus berkoalisi dengan partai lain.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang berbunyi “Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rrakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum.

Musim politik dagang sapi seperti ini adalah pada saat penyelenggaan pemilihan umum seperti Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif seperti yang berlangsung saat ini.

Pada musim ini dagangan elit partai cukup laku bahkan diperebutkan politisi dengan berbagai kisaran harga. Biasanya harga tergantung sejauhmana kekuatan politik partai politik. Semakin besar kekuatan politik partai politik maka semakin besar harga yang harus dibayar politisi.

Karena itu, acapkali partai politik mengusung dan mendukung politisi yang tidak searah dengan ideologi partai.

Elit partai tidak memperhatikan ideologi politisi namun melihat seberapa besar modal uang yang dimiliki politisi. Dampak dari politisi dagang sapi ini adalah lahirnya pemimpin-pemimpin politik yang tidak memiliki integritas dan kapabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan profesional.

Partai politik yang mengabaikan peran dan fungsinya sebagai pejuang aspirasi rakyat, mengabaikan demokrasi, dan membudayakan politik dinasti secara langsung menjadikan bangsa dan negara semakin terpuruk. Karena itu, diharapkan ditahun pemilu ini partai politik dapat mengoptimalkan fungsi kerakyatannya, mampu berinteraksi dengan masyarakat tanpa dibatasi waktu dan ruang elitis, dan berupaya memperbaiki kaderisasi dan penataan sumber keuangan.

Dengan melakukan hal-hal tersebut, partai politik akan semakin mantap sebagai pilar demokrasi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.

Calon pasangan kepala daerah dan wakil daerah yang diusung pula benar-benar calon yang memiliki komitmen untuk membangun daerah ini untuk lebih baik kedepan.(*)