AMBON, Siwalimanews – Deputi III Bidang Pengelolaan Infrastruktur kawasan perbatasan pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan Letjen TNI (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin, mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Maluku Utara, Jumat (28/4).

Rahawarin dalam sambutannya saat membuka kegiatan itu menyampaikan arahan dari Mendagri yang harus menjadi perhatian dalam Musrenbang Pemprov Maluku Utara tahun 2024 yakni, peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha dan akses pelayanan publik di Maluku Utara perlu ditinggkatkan

“Perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. Untuk Pemprov Maluku Utara diharapkan harus melakukan sinkronisasi dan prioritas pembangunan  selaras dengan tema musrenbang yaitu Wjudkan Penciptaan Daya Saing dan Kesejahteraan Secara Berkelanjutan Dengan 7 Prioritas Pembangunan di Provinsi Maluku utara,” pinta Rahawarin.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tumbuh di Maluku Utara pada angka 22,94% pada tahun 2022, namun pemprov harus juga menyiapkan strategi yang melibatkan multi aktor, multi sektor dengan mempedomani basis data kemiskinan yang valid dan presisi.

Pemprov Maluku Utara juga harus melakukan pendekatan strategis untuk meningkatan nilai IPM, karena IPM Maluku Utara masih dibawah pencapaian nasional, yaitu 69.47 pada tahun 2022. Indeks Rasio Gini mengalami peningkatan angka 0.309 dari 0.278 perlu menjadi perhatian pemprov sehingga perlu membuka affirmative action terhadap akses rantai ekonomi.

“Pendapatan APBD yg mengalami peningkatan dari 2.795 triluan menjadi 2. 912 triluan perlu dipertahankan dan ditingkatkan, namun bila dihadapkan sisi belanja mengalami penurunan, sehingga perlu ada kesesuaian antara pendapatan dengan kualitas belanja,” pinta Rahawarin

Sementara hal-hal lain tentang pengembangan wilayah, pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah, pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrim, prevalensi stunting, kesiapan pemilu/pilkada kata Rahawarin, perlu juga diatensi dan harus menjadi pembahasan dalam musrenbang ini.(S-06)