AMBON, Siwalimanews – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku Richard Rahakbauw menilai, minimnya anggaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi kendala  program rumah layak huni.

Pasalnya, selama ini pagu anggaran yang dialokasikan Pemprov Maluku ke Dinas PRKP sangat rendah jika dibandingkan dengan anggaran pada OPD lain seperti Dinas PUPR. Padahal, dinas ini memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya menurunkan angka penduduk miskin.

“Kalau kita lihat setiap tahun anggaran Dinas PRKP ini sangat minim, padahal mestinya dinas ini menjadi prioritas bagi pemprov kalau mau turunkan angka penduduk miskin,” ujar Rahakbauw dalam rapat bersama sejumlah mitra di ruang Komisi III Baileo Rakyat Karang Pnajang, Rabu (8/5).

Salah satu indikator penduduk miskin kata Rahakbauw, terletak pada rumah penduduk yang layak dan masuk dalam kewenangan Dinas PRKP. Namun, jika tidak diberikan pagu anggaran yang cukup guna memperbanyak program rumah layak huni, maka indikasi penduduk miskin di Maluku tidak akan turun.

Pemprov melalui Bapeda kedepan, harus menempatkan Dinas PRKP pada prioritas untuk menurunkan angka penduduk miskin dengan intervensi kebijakan perumahan yang layak bagi masyarakat.

“Persoalan ini akan kita bahas dalam Badan Anggaran, agar ada perbaikan dalam penataan perumahan layak huni dengan penambahan anggaran pada Dinas PRKP Maluku,” janji Rahakbauw.(S-20)