Anggota Polda Maluku di empat kabupaten yang menggelar Pilkada serentak Desember 2020 mendatang harus netral menjalankan tugas pengamanan pilkada. Terdapat empat kabupaten yang menggelar pilkada seretank yani Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

Anggota Polda Maluku di empat kabupaten itu dalam pengamanan pilkada harus berjalan imbang, tidak boleh miring sebelah, harus netral. Tidak boleh terlibat politik praktis. Meski demikin tetap menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah, agar pilkada di empat kabupaten tersebut berjalan aman dan lancar.

Dalam pengamanan Pilkada TNI dan Polri berada di garda terdepan, sehingga netralitas perlu dijaga. Ini untuk mewujudkan pilkada yang aman damai dan bermartabat.

Kapolda Maluku, Irjen Baharudin Djafar tidak mau gagal dalam mengamankan pilkada di empat kabupaten di Maluku. Di berbagai kesempatan ia berulang kali mengingatkan anggotanya jangan coba-coba bermain di pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Kepada anggotanya di empat kabupaten itu, Kapolda menghimbau apabila ada paslon yang datang minta dukungan dan doa, maka yang harus dilakukan hanya sebatas mendoakan.

Soal hasil, polisi silahkan kembalikan pada pemungutan suara yang diawasi dan kawal agar berjalan jujur dan adil. Jenderal bintang dua ini menginstruksikan para kapolres di empat kabupaten itu supaya memegang teguh prinsip dalam pelaksanaan tugas.

Kata dia, amankan pilkada tidak boleh main-main. Pengamanan harus diatur dengan baik termasuk pendistribusian anggota harus benar-benar diperhatikan berapa jumlahnya dan ditugaskan di mana saja.

Langkah seorang Irjen Burhanudin Djafar ini harus didukung dan diapresiasi. Sebab kerap di lapangan, banyak anggota polisi terjerumus ikut bermain dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.

Pernyataan keras seorang Burhanudin Djafar diapresiasi pengurus partai politik di daerah ini. Wakil Ketua DPD Partai Golkar Maluku Bidang Pengkaderan, Rony Sianressy memberikan apresiasi dan penghargaan yang sungguh terhadap langkah yang dilakukan Kapolda Maluku.

Kendati memberikan apresiasi, Sianressy juga meminta agar pernyataan orang nomor satu di jajaran Polda Maluku ini dapat ditindaklanjuti. Jangan hanya sebatas pernyataan tetapi aplikasi tidak dilaksanakan, sebab demoktrasi itu bersih apabila  tidak ada intervensi dari  pihak  polri sebagai pengaman pilkada.

Wakil Ketua DPD PDIP Maluku Bidang Bapilu, Benhur Watubun mendukung  pernyataan Irjen Baharudin Djafar. Watubun beralasan Polri sebagai alat negara harus berdiri netral dan tidak berpihak kepada siapapun dan sebagai orang politik harus mengapresiasi sikap eks Kapolda Sulawesi Tenggara itu.

Selain bersikap netral, ada 13 poin yang wajib dipedomani anggota Polri selama tahun politik. Watubun dan tentu seluruh masyarakat Maluku khusus masyarakat di empat kabupaten pelaksanaan pilkada serentak berharap pengamanan pilkada polisi tampil di garda terdepan guna mewujudkan pilkada yang aman damai dan bermartabat. (**)