NAMLEA, Siwalimanews – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Buru melakukan demo di Kantor DPRD Buru dan menuding oknum-oknum di lembaga legislatif tersebut menerima uang dari investor PT Inagro Cipta Nusantara (PT ICN), Selasa (30/4).

Jumlah uang yang diterima tak tanggung-tanggung dan nyaris mencapai satu milyar rupiah.

Berorasi di depan Kantor DPRD Buru, satu orator pendemo dengan lantang mengatakan setelah dilakukan investigasi dan beberapa kali demonstrasi, mereka memperoleh informasi, kalau terdapat dugaan beberapa anggota DPRD terlibat dalam kasus PT Inagro.

Pendemo yang dipimpin langsung Ketua PMII, Abdul Nurlatu diterima Wakil Ketua DPRD, Djalil Mukaddar.  Turut hadir beberapa anggota dewan, Solihin Buton, Muh Rustam Fadli Tukuboya dan Bambang Langlang Buana.

Ketua PMII, Abdul Nurlatu disaksikan beberapa wakil rakyat ini, sempat melontarkan uneg-unegnya terkait dengan masuknya investor PT Inagro.

Para pendemo kemudian membacakan beberapa tuntutan antara lain, meminta DPRD memanggil PT Inagro kontrak kerja perusahan itu di Kabupaten Buru.

DPRD juga diminta untuk memperjelas kontrak kerja lahan 7000 ha di Desa Bara.

Menanggapi tuntutan PMII itu, Wakil Ketua DPRD mengatakan, menyambut baik kedatangan PMII yang menyampaikan beberapa tuntutan terkait dengan problem yang terjadi.

Djalil mengakui, terkait dengan PT Inagro dan masyarakat Desa Bara sudah terjadi diskusi panjang di DPRD.  Bahkan Sabtu lalu, ia bersama Ketua DPRD, Muh Rum Soplestuny dan 15 anggota dewan telah berkunjung ke  Desa Bara, Kecamatan Airbuaya.

Mereka telah melakukan pertemuan dengan masyarakat di Balai Desa Bara untuk mengkros chek masalah apa yang terjadi di sana yaitu soal tanah yang dikuasai keluarga Gibrihi dengan bukti sertifikat. Dan masyarakat Bara mengklaim kalau itu tanah desa.

Walau masalah perdata, tetapi DPRD berencana untuk mengundang semua pihak guna membahasnya di DPRD. Dan perusahan sendiri lagi stop melakukan aktivitas penggusuran lahan di sana.

Saat bertemu para pendemo, Djalil dkk sangat Arif dengan tidak menanggapi satu pendemo yang mengatakan DPRD menerima uang dari investor.

Manajemen PT Inagro juga ikut buka suara dan membantah kicauan para aktivis PMII tersebut.

“Tuduhan dengan menyebut angka PT Inagro memberikan uang hampir satu miliar ke DPRD Buru itu sangat tidak benar,”tegas Arsad Sowakil.

“Apa yang disampaikan teman-teman mahasiswa itu tidak benar.Itu terlalu subyektif menuduh orang,”lagi tegas Arsad.

Ia menjelaskan, bahwa PT Inagro berjalan sesuai mekanisme. Terkait dengan lahan yang digusur (direklamasi) terlebih dahulu sudah dikoordinasikan dan mendapat izin pemiliknya.

Apa yang kami lakukan  selalu kami berkoordinasi dengan petuanan, dengan pemerintah desa, pemerintah daerah, dengan para kepala soa,”ucap Arsad.

PT Inagro hadir di Kabupaten Buru untuk menggarap lahan dan akan ditanami tiga jenis pohon produktif yang bakal diolah menjadi briket arang pengganti batu bara.

Penggarapan lahan yang selama ini kurang produktif bakal menelan ribuan karyawan lepas dan karyawan tetap.

Sudah dua bulan perusahan tersebut telah melakukan pesemaian bibit tiga jenis pohon di Desa Bara. Pohon tersebut di pesemaian hanya empat bulan dan baru ditanam di lahan yang telah direklamasi.

Pohon yang ditanam itu akan dipanen batang dan dahannya setelah setahun untuk jadijafikan briket arang.

Nantinya, pohon tidak ditebang habis, sehingga akan bakal tumbuh tunas dan cabang baru. Setelah itu dipanen lagi setiap enam-tujuh bulan.

Untuk  menjadi briket arang, PT Inagro akan membangun empat pabrik pengolahan di empat lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Buru.(S-15)