AMBON, Siwalimanews – Sudah empat tahun reha­bilitasi Gedung Mess Maluku sebagai kantor perwakilan di Jakarta hingga kini belum tuntas dikerjakan

Tercatat lebih dari 20 miliar rupiah uang daerah dikeluarkan untuk renovasi Mess Maluku, namun aset derah itu tak juga berfungsi.

Era kepemimpinan Murad Ismail, Mess Maluku yang be­rada di Jalan Kebon Kacang Raya No 20 Jakarta, mulai tahun 2020 direnovasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku melalui APBD.

Terakhir aset Pemerintah Pro­vinsi Maluku itu beroperasi kala Gubernur dijabat oleh Said Assa­gaff, hingga awal tahun Murad menjabat.

Kini di tangan MI dan Bar­na­bas Orno, aset yang dibangun pada era kepemimpinan Karel Ra­lahalu, seperti menjadi bangkai yang tidak terurus.

Padahal, jika difungsikan maka tentu saja akan menunjang pening­katan pendapatan asli daerah.

Sayangnya kurang adanya per­hatian serius dari Pemprov Maluku, padahal anggaran jumbo yang digelontorkan untuk rehabilitasi aset tersebut, yang bersumber dari uang rakyat.

Terakhir, sejak 27 April 2023 lalu Pemprov Maluku menunjuk CV Sisilia Mandiri sebagai kontraktor dan pekerjaan renovasi dilakukan selama 120 hari yakni akan berakhir 26 Agustus 2023 dengan nilai kon­trak sebesar 4,4 miliar rupiah dari APBD 2023.

Anggaran tersebut termasuk pe­ngadaan seluruh kebutuhan semua kamar pada lantai empat sampai lantai tujuh, perbaikan semua 57 kamar dengan semua kebutuhan seperti pengadaan sprintbead, ban­tal kepala, bantal guling, closed, shower dan tv dan lain-lain.

Sebagaimana dilansir laman lpse. malukuprov.go.id, proyek tersebut mulai dikerjakan tahun 2020, dengan anggaran Rp7.5 miliar. Selanjutnya pada tahun berikutnya Rp1,7.

Pada tanun 2022 lalu, kembali pem­prov menganggarlan Rp4,3 untuk fisiknya dan pengadaan meubeler senilai Rp2,8 miliar.

Sedangkan di tahun ini diang­garkan Rp4,4 untuk pengerjaan mechanical dan electrical yang diker­jakan CV Cicilia Mandiri.

Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi Partai Perindo Amanat Berkarya DPRD Provinsi Maluku, Jantje Wenno menyayangkan pekerjaan Mess Maluku yang belum juga tuntas.

Menurutnya, Mess Maluku meru­pakan aset yang sangat penting ka­rena membantu masyarakat Maluku ketika ke Jakarta karena tinggal dengan biaya murah

“Menyedihkan Mess Maluku/kantor perwakilan di Jakarta itu kan aset yang sangat bernilai tapi sa­yang­nya renovasi yang telah ber­lang­sung hampir 4 tahun,” kesal Wenno.

Bahkan, anggaran yang dikucur­kan besar tapi sampai dengan men­dekati akhir masa jabatan Gubernur Murad Ismail dan Wakil Gubernur murad Barnabas Orno Mess Maluku tidak selesai dan tidak dapat di fungsikan.

Pemprov Maluku kata Wenno harus menjelaskan apa yang menjadi masalah sehingga Mes Maluku di Jakarta tidak kunjung rampung untuk difungsikan.

Wenno bahkan akan meminta pimpinan dewan untuk membentuk panitia khusus untuk dilakukan investigasi

“Saya kira kalau sampai akhir tahun masih belum selesai maka kami akan mendorong DPRD untuk membentuk pansus untuk meng­investigasi masalah Mes Maluku,” tegas Wenno.

Selain itu, jika pada akhirnya pembangunan mess Maluku mang­krak maka pasti aparat hukum harus mengusut.

FPG Minta Pertanggung Jawaban

Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku akan meminta pertanggung jawaban anggaran pengelolaan Mess Malu­ku.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Ma­luku, Anos Yermias mengungkap­kan, pihaknya dalam berbagai ke­sempatan terus mengingatkan Gu­bernur Maluku dan jajaran khu­susnya Biro Ekonomi dan Pemba­ngunan terkait dengan Mess Ma­luku, namun faktanya belum juga tuntas dan difungsikan.

“Mess Maluku itu aset yang sejak lama mendatangkan pendapatan, sebab dari gubernur ke gubernur, Mess Maluku selalu beroperasi. Na­mun kurang lebih 4 tahun ini Mess Maluku tidak difungsikan dengan alasan perbaikan,” ujar Yermias.

Sebagai anggota DPRD, lanjut Yermias, pihaknya mengetahui ada­nya perbaikan terhadap Mess Ma­luku tetapi alasan rehabilitasi belum selesai DPRD belum mengetahui secara pasti.

Karenanya, Fraksi Partai Golkar akan mempertanyakan belum tuntas­nya pengerjaan Mess Maluku se­lama 4 tahun ini dalam LPJ Gubernur tahun anggaran 2022 yang akan diserahkan pekan ini.

“Anggaran ditetapkan dalam APBD sayangnya sampai dengan hari ini belum selesai, itulah sebab­nya nanti dalam LPJ Gubernur akan kita mintakan pertangung jawaban terkait dengan penggunaan angga­ran pengelolaan Mes Maluku,” tegas Yermias

PUPR Bertanggungjawab

Terpisah akademisi Hukum Unidar Rauf Pellu mempertanyakan kebija­kan Dinas PUPR Maluku yang se­tiap tahun mengalokasikan anggaran untuk renovasi Mess Maluku tetapi tidak pernah selesai.

Dijelaskan, masyarakat Maluku patut mencurigai kebijakan Dinas PUPR yang beberapa kali mengalo­kasikan anggaran daerah tetapi tidak ada pertanggungjawaban dari pihak ketiga atau kontraktor.

“Bayangkan saja kalau dari tahun 2020 anggaran daerah dialokasi untuk Mess Maluku tapi tidak ada pertanggungjawaban dari pihak ketiga, apalagi kontraktornya ber­ganti terus, sehingga patut kita pertanyakan,” ungkap Pellu saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Sabtu (1/7)

Menurutnya, harus ada sikap tegas dari DPRD Provinsi Maluku untuk memanggil Dinas PUPR guna dimintai pertanggungjawaban atas pekerjaan tersebut.

DPRD Maluku, kata Pellu harus memastikan satu sen uang daerah tepat sasaran dan dinikmati oleh mas­yarakat bahkan dapat menda­tangkan pendapatan bagi daerah.

Apalagi Mess Maluku sebelum­nya turut menyumbangkan penda­patan bagi daerah, tetapi selama empat tahun belakangan ini justru daerah rugi karena terus menge­luarkan uang tetapi tidak ada pemasukan.

“Mess Maluku ini sumber PAD yang menjanjikan tapi justru tidak ada hasil, makanya DPRD harus panggil Pemprov khususnya Dinas PUPR untuk bertanggungjawab, jangan main-main ini yang daerah,” tegasnya.

Pellu pun mendesak aparat pene­gak hukum untuk segera mengusut kasus pembangunan renovasi Mess Maluku, minimal untuk anggaran tahun 2020 sampai 2022 mengingat saat ini kontraktor masih menger­jakan hingga Agustus. (S-20)